Wamenaker Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah demi Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan

Karso Aji - 09 Januari 2026 - Ekbis

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk tambahan kesejahteraan di luar UMP yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Ini adalah tambahan kesejahteraan yang sangat luar biasa di luar UMP. Kesejahteraan pekerja dan guru tidak bisa dilihat dari satu aspek saja, karena sektor lainnya juga sudah mendapatkan perhatian,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat akan terus mendorong berbagai fasilitas tambahan di luar UMP guna memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat.

“Tingkat garis kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi, terutama di wilayah dengan mayoritas buruh tani dan buruh nelayan. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain terus mendorong pertumbuhan industri,” ujar Dedi.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp2.317.601,00. Angka tersebut naik sekitar 5,7 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Penetapan UMP ini menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli pekerja sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha di Jawa Barat.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Lulu