Universitas Paramadina Soroti Prospek Pasar Modal RI Usai Evaluasi MSCI dan Moody’s

Karso Aji - 19 Februari 2026 - Vestibula

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” secara daring pada Selasa (18/2/2026). Forum ini membahas dinamika terbaru investasi nasional, termasuk dampak evaluasi lembaga pemeringkat global serta strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menekankan bahwa pasar modal merupakan sektor paling sensitif dalam perekonomian. Ia mengibaratkannya sebagai bendungan besar yang menyalurkan aliran dana ke berbagai sektor usaha. Menurutnya, sejarah menunjukkan bagaimana pasar modal mampu membesarkan perusahaan, dari First Media hingga Gojek.

Namun, Didik mengingatkan bahwa kondisi pasar modal saat ini menunjukkan sinyal kurang sehat, terutama pasca evaluasi dari MSCI. Ia menilai gejolak pasar menjadi indikator adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan kredibilitas fiskal. Bahkan, ia menyebut pasar modal layaknya “kerang hijau” yang menyerap polusi—ketika terjadi gejolak, itu menandakan adanya gangguan dalam ekosistem ekonomi.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa rilis MSCI muncul di tengah kondisi arus portofolio investasi Indonesia yang mencatatkan angka negatif sebesar 14 miliar dolar AS sepanjang 2025 hingga kuartal III-2026. Fenomena ini memicu keraguan investor asing dan meningkatkan arus keluar modal domestik.

Ia juga menyoroti penurunan outlook oleh Moody’s pada 5 Februari lalu akibat sovereign selling. Menurutnya, perhatian utama MSCI dan Moody’s tertuju pada isu tata kelola, risiko fiskal, serta kebijakan yang dinilai kurang dapat diprediksi. Wijayanto mengingatkan bahwa peringatan tersebut sejatinya telah lama disuarakan para ekonom dalam negeri.

Sementara itu, CEO Investortrust, Primus Dorimulu, memandang kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto masih berada di jalur yang tepat. Ia merujuk pada pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen secara tahunan sebagai indikator positif. Selain itu, langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dinilai membantu menjaga stabilitas sektor keuangan.

Merespons evaluasi MSCI, pemerintah menyiapkan sejumlah reformasi, antara lain peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen serta transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Reformasi lain mencakup penegakan hukum yang lebih tegas, rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia, serta revisi aturan investasi bagi asuransi dan dana pensiun.

Selain itu, penguatan transparansi data Kustodian Sentral Efek Indonesia, peningkatan tata kelola emiten, serta sinergi antara pemerintah, OJK, dan SRO menjadi bagian dari agenda pembenahan. Diskusi yang dipandu oleh M. Rosyid Jazuli ini menyimpulkan bahwa konsistensi reformasi, stabilitas makroekonomi, dan penegakan tata kelola yang kredibel menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan investor global.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Lulu