Di Depan Mensos, Wagub Jateng Minta Penyusunan DTSEN Dipercepat Agar Intervensi Kemiskinan Tepat Sasaran

Intan Fitria - 25 November 2025 - Regional

NYALANUSANTARA, Semarang– Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta agar penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipercepat, supaya intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya tepat sasaran. 

”Targetnya, Januari tahun 2026 ada  komitmen untuk menyelesaikan, lengkap dengan pemeringkatannya mulai dari desil 1 hingga desil 10,” kata Gus Yasin, sapaan akrab Wakil Gubernur Jawa Tengah, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 25 November 2025. 

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperbarui 22.340.412 data kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN. 

Gus Yasin mengatakan, data tunggal itu memiliki manfaat yang sangat signifikan. Data tersebut bukan hanya sekedar angka. Akan tetapi menjadi pondasi dalam pengambilan kebijakan yang proporsional, benar, dan adil. Termasuk sebagai dasar untuk intervensi kemiskinan supaya tepat sasaran.  

Bahkan, lanjut dia, monitoring program graduasi kemiskinan juga bisa dilakukan menggunakan DTSEN. Hal itu sebagaimana yang dilakukan di Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Brebes, Grobogan, Magelang, Kendal, Kebumen, dan Wonogiri. 

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan, pemutakhiran data menjadi DTSEN merupakan amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut nantinya akan terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui DTSEN, selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Sehingga, setiap program penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan data terbaru tersebut.

“Bisa jadi, orang yang sebelumnya dapat bantuan sosial menjadi tidak dapat. Dia sudah disebut inclusion error atau sudah naik kelas. Ada orang yang belum dapat, kemudian setelah pemutakhiran data tiga bulan bisa dapat. Jadi tergantung pemutakhiran datanya,” ucapnya.

Soal graduasi kemiskinan, Saifullah menambahkan, Kemensos menargetkan 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) lulus dari Program Keluarga Harapan (KPH) secara nasional pada 2026. 

Untuk itu, kata dia butuh dukungan kebersamaan dalam mencapai target itu. Termasuk sinergi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi