Sugiono Indonesia Sebagai Anggota Board of Peace Tetap Konsisten dengan Piagam PBB

Fatih Tarusbawa - 20 Februari 2026 - Manca Negara

NYALANUSANTARA, Jakarta- Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan Board of Peace harus saling memperkuat dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam pidatonya pada pertemuan Dewan Keamanan di New York, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat (18/2).

Sugiono menekankan bahwa meskipun DK PBB dan Board of Peace memiliki mandat serta jalur yang berbeda dalam mendorong perdamaian di Gaza, keduanya tidak boleh berjalan berlawanan arah. "Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri," ujar Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa kerja Board of Peace harus beriringan dengan PBB, mengingat pembentukan badan tersebut merupakan mandat dari Resolusi 2803 DK PBB. Resolusi ini menekankan rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk pembentukan Board of Peace dan pasukan International Stabilization Force (ISF).

Sugiono menambahkan bahwa Indonesia, sebagai anggota Board of Peace, akan tetap berlandaskan prinsip-prinsip PBB dalam keterlibatannya. "Keterlibatan kami akan tetap konsisten dengan Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme," tegasnya.

Indonesia, bersama delapan negara mayoritas Muslim lainnya di Board of Peace, juga berkomitmen menjaga integritas kerangka kerja perdamaian yang ada. "Semoga Board of Peace bertindak sesuai prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan hanya mengelola krisis yang sedang berlangsung, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi masyarakat Palestina," tambahnya.

Pada Kamis (19/2) waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan kepala negara anggota Board of Peace di Washington DC, AS. Pertemuan ini menjadi yang perdana setelah piagam pembentukan organisasi tersebut ditandatangani pada 22 Januari lalu.

Sebagai anggota Board of Peace, Indonesia berkomitmen untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Keberadaan Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 semakin mempertegas komitmen tersebut, sekaligus memastikan keterlibatan yang imparsial dan berlandaskan hukum internasional. Momentum ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih sentral dalam mendorong penyelesaian permanen konflik Israel–Palestina.
 

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi