PUPUK Surabaya dan Ford Foundation Berdayakan Masyarakat Hutan di Empat Provinsi

Red - 26 Februari 2024 - Regional

NYALANUSANTARA, Batang - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat hutan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Ford Foundation telah menjalin kerjasama dengan Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) Surabaya. 

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pembinaan di bidang perhutanan sosial kepada masyarakat perempuan di empat provinsi utama di Indonesia.

Program ini telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu lokasi yang dipilih untuk program pembinaan ini adalah Kabupaten Batang, di mana Desa Tombo dan Desa Pesantren menjadi pusat kegiatan sejak tahun 2022.

Pada Kamis, 22 Februari 2024, digelarlah lokakarya nasional yang bertajuk "Pengarusutamaan Gender, Generasi Muda, dan Kelompok Rentan dalam Perhutanan Sosial". 

Lokakarya ini membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor perhutanan sosial. 

Ropinov Saputro, seorang akademisi dari PSDKU UNDIP Batang, menyoroti beberapa masalah yang umum dihadapi oleh kelompok usaha, termasuk permodalan dan pemasaran.

Perlunya pemberdayaan masyarakat hutan menjadi sangat penting mengingat berbagai kendala yang dihadapi, seperti ketersediaan bahan baku dan dukungan regulasi. 

“Kegiatan lokakarya nasional yang diselenggarakan Kamis 22 Februari 2024 yang lalu bertajuk Pengarusutamaan Gender, Generasi Muda dan Kelompok Rentan dalam Perhutanan Sosial yang membahas permasalahan usaha atau UMKM umumnya, masalah yang dirasa oleh para kelompok usaha adalah permodalan dan pemasaran,” kata Akademisi PSDKU UNDIP Batang Ropinov Saputro saat ditemui di Kantor PSDKU UNDIP Batang, Kabupaten Batang, Senin (26/2/2024).

Aza Zulva Maula, seorang warga Desa Pesantren, mengemukakan keluhan terkait ketersediaan limbah hutan sebagai bahan baku, yang tidak selalu tersedia dengan mudah di hutan.

Ropinov Saputro juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani permasalahan strategis seperti perhutanan sosial. Menurutnya, konvergensi dari berbagai pihak, termasuk kementerian, swasta, dan lembaga pendidikan seperti UNDIP, diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan perhutanan sosial.

“Meminjam istilah baru dari BAPPENAS, Indonesia membutuhkan konvergensi dalam menyelesaikan permasalahan strategis nasional seperti perhutanan sosial. Artinya bahwa satu lokus yang sudah ditentukan Perhutanan Sosial seharusnya dikerjakan bersama-sama lintas kementerian dengan tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan inti dalam bidang perhutanan sosial, termasuk perwakilan dari berbagai kementerian pusat dan dinas terkait dari daerah masing-masing. 

Masyarakat perhutanan sosial dari empat provinsi, masyarakat adat, pelaku usaha, dan UNDIP turut serta dalam acara tersebut sebagai representasi dari berbagai segmen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan.

“Meskipun hal tersebut harus dikaji terlebih dalam untuk menganalisis kebutuhan mereka yang sebenarnya. Sebab itu adanya UNDIP disini bisa membantu mewujudkan komitmen dalam rangka membangun khususnya Masyarakat Hutan di Kabupaten Batang,” terangnya.

Kerjasama antara PUPUK Surabaya, Ford Foundation, dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi pengembangan perhutanan sosial di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan secara keseluruhan.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Admin