Gubernur Jateng Tegaskan Komitmennya untuk Keterbukaan Informasi Publik

Intan Fitria - 11 Maret 2026 - Regional

NYALANUSANTARA, Semarang- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Dalam acara silaturahmi dan buka bersama dengan wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Selasa, 10 Maret 2026, Luthfi memerintahkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jateng untuk terbuka mengenai progres pembangunan di wilayahnya.

"Saya perintahkan semua untuk terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus transparan, blakotang. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat juga berhak untuk bertanya. Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat yang harus diketahui oleh semua orang," tegas Luthfi.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Setiawan Hendra Kelana, perwakilan Baznas Jateng, sejumlah kepala OPD, serta para wartawan.

Luthfi kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam membangun Jawa Tengah. Ia menyatakan bahwa media memiliki peran vital dalam menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat. 

"Masukan dan kritik dari wartawan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka bersama membangun Jawa Tengah. Media juga memiliki peran untuk melakukan pembangunan, dan tugas jurnalis sama dengan kami (pemerintah), yakni mendidik dan membangun masyarakat," ujar Luthfi.

Sementara itu, Setiawan Hendra Kelana, Ketua PWI Jateng, menyatakan bahwa jurnalis memiliki tugas yang sama dengan pemerintah, yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. "Perjuangan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti tulisan, foto, video, dan sebagainya. Sebagai jurnalis, kami memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik dan berhak memperoleh informasi dari narasumber," katanya.

Setiawan juga menekankan bahwa meski transparansi penting, informasi yang disampaikan harus tetap terverifikasi dan akurat. "Transparansi itu penting, tetapi bukan berarti terbuka tanpa batas. Harus ada proses pengecekan ulang (check and recheck) kepada stakeholder atau mitra terkait," tambahnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Pemprov Jateng dan wartawan. "Kolaborasi antara Pemprov dengan wartawan menjadi hal yang tidak terpisahkan. Jika ada hal baik, kita sampaikan dengan baik, jika ada kritik, kita juga sampaikan dengan memberikan solusi. Media juga menjadi bagian dari solusi," ujarnya.

Dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi, Luthfi dan Setiawan berharap hubungan yang erat antara pemerintah dan media dapat mendukung pembangunan yang lebih transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.
 

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi