Pemprov Jateng Keluarkan Larangan Study Tour, Agustina Wilujeng: Yang Harus Dibenahi Sistemnya

Intan Fitria - 23 Mei 2024 - Regional

NYALANUSANTARA, Semarang- Adanya kecelakaan bus pariwisata yang membawa pelajar SMK Lingga Depok beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Kecelakaan yang menewaskan 11 siswa tersebut, membuat sejumlah daerah melarang sekolah untuk melakukan kegiatan study tour salah satunya yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tentunya larangan tersebut membuat polemik di masyarakat karena bisa berimbas pada dunia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif lainnya. Hal tersebut pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng belum lama ini.

Menurut Agustina larangan tersebut bila dilakukan dalam jangka pendek dirinya setuju, namun harus juga dicari jalan keluarnya agar study tour kembali bisa dilakukan dengan sejumlah aturan sehingga bisa dijalankan lebih aman. "Mungkin larangan dalam kurun waktu pendek untuk kemudian melakukan evaluasi dan mencari proses agar boleh piknik lagi dengan cara tertentu yang lebih save, saya setuju," tandasnya, Kamis (23/5/2024). 

“Maka jangan gegabah mengatakan sekarang tidak boleh. Kita harus memberi ruang bagi anak-anak wajib piknik dengan cara yang aman,” tegas Agustina.

Ia mengingatkan kegiatan study tour merupakan bagian dari Merdeka Belajar. "Karena piknik itu bagian dari Merdeka Belajar, piknik itu juga bagian dari dari pembangunan karakter anak-anak untuk mengenal dunia sekitar. Bayangin mereka merasa tahu Baturaden itu dari handphone tapi mereka ngga pernah pergi ke sana. Jadi pengalaman empirik ini kan dibutuhkan untuk melakukan adjustmen dengan apa yang mereka dapatkan melalui pikiran," ungkapnya.

Menurut Agustina para siswa itu harus pergi ke tempat wisata sehingga mereka bakal mendapatkan sisi lain di objek wisata tersebut.

Oleh itu, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tersebut mengungkapkan yang harusnya dibenahi adalah sistemnya termasuk salah satunya adalah penentuan waktu dan transportasi. "Sistemnya menurut saya, dan pengawasannya. Misalnya sekolah menganggarkan akan piknik satu tahun sekali dan diikuti semua murid karena ini merupakan bagian proses pengenalan ke Indonesia-an dan alam sekitar, ini kan masuk dalam kurikulum. Kalau sudah seperti itu maka ada upaya untuk membenahi. Harus lelang, dan bus pariwisata yang diajukan harus dalam kondisi tertentu," ungkapnya.    

Agustina dalam kesempatan itu juga menanggapi adanya larangan study tour itu salah satunya dikarenakan adanya dugaan terjadinya pungli dalam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. "Dalam kaca mata orang hukum mungkin iya, tapi dalam kaca mata orang pendidikan dan para ahli psikologi piknik itu penting. Sekarang pilihannya saja mau ke mana, hanya proses pelaksanaannya yang harus diperbaiki. Yang pungli kan mengambil uang dengan melanggar peraturan itu kan pungli, kalau ada kesediaan orang tua bergotong royong kan bukan pungli," katanya.

Ia menambahkan larangan study tour tersebut dikeluarkan disaat DPR RI membuat rancangan Undang-undang Pariwisata. "Kita melihat potensi pariwisata ini menjadi pendulang pertumbuhan ekonomi. Sekarang coba dibayangkan kalau anak-anak tidak diperbolehkan berpariwisata atau mereka tidak terbiasa pariwisata emang nanti kalau besar mereka berpariwisata? kan ngga. Padahal kita kan sedang membangun supaya pariwisata kita tumbuh," jelasnya.

"Jadi, menurut saya semuanya harus diintegrasikan. Semua orang harus melakukan koordinasi dan kolaborasi agar tidak hanya berpikir egosektoral, ini dampaknya besar. Bahwa ini akan mendorong laju pertumbuhan orang untuk berpariwisata, dan itu berkorelasi terhadap perkembangan ekonomi kita. Multiplier effect-nya besar sekali," pungkasnya. 

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Redaksi