Serapan Anggaran Bantuan Hukum Terkendala, Kemenkum Jateng Gelar Rapat Evaluasi Bersama OBH

Dani - 13 Juni 2025 - Regional

"Kita bisa saling berkoordinasi dan bersinergi dengan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum, untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat," sambungnya.

Melalui rapat ini, Kadiv P3H juga berharap, muncul rumusan baru, strategi dan solusi konkret sebagai langkah mitigasi agar proses penyaluran anggaran bantuan hukum berjalan lancar.

Rapat evaluasi ini menjadi forum komunikasi yang penting antara pemerintah dan OBH sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan bantuan hukum berbasis keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan, diskusi mengungkap sejumlah kendala teknis dan administratif yang mempengaruhi rendahnya serapan anggaran bantuan hukum pada Semester I ini.

Di antaranya, keterbatasan Sumber Daya Manusia pelaksana bantuan hukum pada OBH, kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait seperti Desa/Kelurahan sebagai tempat kegiatan penyuluhan hukum, serta hambatan dalam proses verifikasi dan pelaporan kegiatan.

Forum sedikitnya melahirkan beberapa kesempatan dan solusi bersama guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Holy