Rektor UPGRIS Soroti Tata Ruang sebagai Isu Krusial yang Masih Terabaikan secara Nasional

Dian Fitria - 11 Juli 2025 - Regional

NYALANUSANTARA, Semarang - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggandeng Universitas Persatuan Guru Repupblik Indonesia Semarang (UPGRIS) menggelar Focus Group Discution (FGD) terkait pengelolaan tata ruang. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung DPD RI menyusun regulasi untuk mendorong harmonisasi legislasi tata ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dihadiri stakeholder terkait seperti akademisi, praktisi, dan pemerintah daerah.

Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr Hj Sri Suciati MHum, menyatakan bahwa tata ruang merupakan aspek krusial dalam pembangunan. Namun, isu ini belum menjadi prioritas nasional.

“Dialog seperti ini penting untuk merumuskan kebijakan tata ruang yang dapat membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Suciati dalam sambutannya saat FGD di Gedung Pusat UPGRIS, Selasa (8/7).

Menurut Suci kebijakan tata ruang yang tidak konsisten kerap memicu bencana seperti banjir, longsor, dan gempa. Ia menegaskan bahwa konsistensi penerapan regulasi merupakan kunci keberhasilan penataan ruang yang berpihak pada keselamatan masyarakat.

Sementara Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr H Muhdi SH MHum mengungkapkan upaya ini dilakukan dalam rangka mendorong tercapainya reformasi otonomi daerah supaya tidak terjadi lagi ketumpangtindihan kewenangan pengaturan tata ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ada banyak kewenangan perizinan daerah yang kini ditarik ke pusat, tapi tidak diikuti dengan dukungan pendanaan dan teknis ke daerah. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan menyusun perda. Padahal, (mereka juga ditekan) jika perda tidak selesai tepat waktu, kewenangan itu bisa hilang ke pusat,” kata Muhdi.

IKUTI BERITA NYALANUSANTARA.COM SELENGKAPNYA DI GOOGLE NEWS

Editor: Lulu