Wamenkeu: Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 Capai Rp1.960,3 Triliun

Fatih Tarusbawa
23 September 2025

NYALANUSANTARA, Jakarta- Hingga 31 Agustus 2025, realisasi Belanja Negara tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari total APBN. Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada Senin (22/09).

Di dalam BPP, realisasi Belanja Kementerian/Lembaga tercatat sebesar Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, di antaranya PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa.

Penyaluran bantuan sosial ini dilakukan melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah.

Selain itu, realisasi Belanja Non-K/L tercatat sebesar Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN. Belanja ini antara lain digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu agar masyarakat dapat menikmati barang dengan harga bersubsidi.

Terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk dibandingkan tahun 2024, yakni Subsidi BBM meningkat 3,5%, Subsidi LPG 3 kg meningkat 3,6%, Subsidi listrik bersubsidi meningkat 3,8%, Subsidi pupuk meningkat 12,1% juta ton.

Wamenkeu berharap peningkatan ini dapat terus membantu perekonomian masyarakat.

Sementara itu, realisasi TKD sebesar Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan dalam penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Namun, belanja daerah terkontraksi sebesar 14,1 persen seiring dengan pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.

“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan TKD. Ini merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Suahasil Nazara.

Editor: Redaksi