Panangian Simanungkalit: 2026 Jadi Titik Kebangkitan Industri Properti Nasional

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Anggota Satuan Tugas Perumahan Panangian Simanungkalit menilai tahun 2026 akan menjadi awal kebangkitan industri properti nasional. Optimisme tersebut didasari oleh tanda-tanda pemulihan ekonomi yang mulai terlihat sejak kuartal IV-2025.

Panangian berharap membaiknya kondisi ekonomi dapat menjadi momentum penting bagi percepatan program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pertumbuhan sektor properti selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia mengakui daya beli masyarakat saat ini masih menghadapi tantangan, namun optimistis pemulihan ekonomi akan terjadi pada tahun ini. Selama periode 2014–2024, pertumbuhan properti cenderung melemah karena rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4 persen, terutama akibat dampak pandemi COVID-19.

Meski demikian, perbaikan mulai tampak pada kuartal IV-2025 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, meningkat dibandingkan kuartal III-2025 yang berada di angka 5,04 persen. Pada 2026, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, sementara Bank Indonesia memperkirakan berada di rentang 5,1 hingga 5,6 persen.

Panangian menilai proyeksi tersebut menandakan bahwa perekonomian telah melewati titik terendahnya. Jika momentum ini dijaga dengan baik oleh pemerintah, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai setidaknya 5,5 persen, yang akan berdampak positif pada sektor properti.

Berdasarkan konsep growth elasticity, Panangian menjelaskan bahwa pertumbuhan properti umumnya mencapai 1,5 hingga 1,7 kali pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen, sektor properti berpotensi tumbuh hingga 8 persen atau bahkan mendekati 10 persen.

Ia mencontohkan kebangkitan properti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana sektor tersebut mulai bangkit pada 2009 dan mengalami booming pada 2010–2012. Menurutnya, peluang terulangnya kondisi serupa sangat bergantung pada kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, Panangian menilai momentum positif juga diperkuat oleh tren penurunan suku bunga serta kebijakan pemerintah, seperti perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen. Ia menyebut kebijakan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pelaku industri.

Panangian juga menaruh harapan besar pada rencana pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R), yang akan menangani urusan pembangunan perumahan secara terintegrasi. Lembaga ini diharapkan menjadi pelaksana utama kebijakan perumahan di bawah koordinasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ia optimistis BP3R mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif karena melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan industri properti. Panangian berharap lembaga tersebut dapat segera diluncurkan sebelum Idul Fitri agar program pembangunan perumahan nasional dapat berjalan lebih optimal.