HKI Usulkan Pembentukan Tim Percepatan Kawasan Industri untuk Dukung Target Ekonomi 8 Persen

PANJI PRATAMA PUTRA
19 Januari 2026

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri sebagai upaya strategis untuk memperkuat implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mempercepat Proyek Strategis Nasional (PSN), serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyampaikan di Jakarta, Senin, bahwa gagasan pembentukan tim tersebut diinisiasi bersama kementerian dan lembaga teknis terkait. Menurutnya, tim percepatan menjadi instrumen penting guna memastikan akselerasi realisasi investasi dan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek prioritas nasional.

Ia menjelaskan, tim tersebut perlu dirancang sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif untuk mengatasi berbagai hambatan struktural dalam pengembangan industri. Tantangan yang dimaksud meliputi persoalan perizinan, kepastian regulasi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, hingga ketersediaan energi.

HKI menegaskan bahwa kawasan industri memiliki peran sentral sebagai episentrum transformasi ekonomi nasional, tempat investasi dikonversi menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing nasional. Oleh sebab itu, penguatan kawasan industri harus ditopang oleh kebijakan terintegrasi dan kepemimpinan yang solid.

Dorong Komitmen Presiden

Sejalan dengan hal tersebut, HKI mengusulkan agar pembentukan tim percepatan ini diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden. Langkah ini dinilai penting sebagai simbol kepemimpinan langsung negara dalam mengawal percepatan investasi dan industrialisasi nasional.

Komitmen tersebut diharapkan mencakup kesepakatan strategis untuk mempercepat realisasi investasi nasional dan global, mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen, mengakselerasi implementasi PSN, memastikan pelaksanaan RPJMN berjalan terukur dan berdampak nyata, mengurai berbagai bottleneck struktural sektor industri, serta memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.