AHY: Transmigrasi Bertransformasi Jadi Motor Strategis Pembangunan Nasional

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa transmigrasi kini diarahkan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkeadilan, sekaligus merespons dinamika serta tantangan global yang kian kompleks.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, AHY—sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono—menyampaikan bahwa pembangunan transmigrasi tidak dapat dipisahkan dari penguatan infrastruktur dasar sebagai fondasi utama pengembangan wilayah. Negara, kata dia, berkewajiban memastikan setiap kawasan transmigrasi memiliki kesiapan infrastruktur agar mampu berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kami mengemban mandat untuk mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama yang berdampak langsung pada ketahanan nasional—mulai dari pangan, energi, hingga air—serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil,” ujar AHY.

Ia menjelaskan, Kementerian Transmigrasi saat ini menjalankan dua agenda utama, yakni revitalisasi dan transformasi kawasan transmigrasi. Revitalisasi difokuskan pada optimalisasi kawasan yang telah ada melalui perbaikan infrastruktur dasar, sementara transformasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah kawasan lewat kolaborasi dengan industri, investor, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan off-taker.

“Masa depan tidak cukup hanya memberdayakan yang sudah ada, tetapi juga menaikkan nilai dan potensi setiap kawasan transmigrasi. Transformasi ini ditempuh dengan mengintegrasikan potensi teknis dan kekuatan permodalan,” kata AHY.

Ia menambahkan, pembangunan transmigrasi harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik dan risiko perlambatan ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan tidak boleh terpusat, melainkan menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar—termasuk Papua.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh parsial. Ia harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan, agar tidak meninggalkan kelompok prasejahtera dan mencegah masyarakat terperangkap dalam kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” pungkas AHY.