Kementerian PU Bangun Dapur MBG di Perbatasan RI–Timor Leste

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa program MBG merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Dua fasilitas dapur MBG tersebut dibangun di PLBN Wini dan PLBN Motamasin yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kehadiran SPPG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan dasar secara merata hingga ke wilayah perbatasan sekaligus memperkuat peran kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Dody, pembangunan ini difokuskan pada daerah dengan kebutuhan layanan gizi yang mendesak. Selain memastikan akses pangan bergizi, fasilitas ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di wilayah perbatasan.

Pembangunan SPPG dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU melalui satuan kerja di NTT, dengan dukungan kontraktor PT Pembangunan Perumahan Tbk serta konsultan supervisi PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Fasilitas yang dibangun tergolong lengkap, meliputi dapur utama, area pencucian, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan, area parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, tersedia pula infrastruktur pendukung seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah, dan penataan lanskap kawasan.

SPPG di PLBN Wini berdiri di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan SPPG di PLBN Motamasin dibangun di lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.

Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjamin setiap anak Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan, mendapatkan akses terhadap gizi yang layak.