Menteri Transmigrasi Tekankan Fokus Program pada Kesejahteraan Masyarakat

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program transmigrasi saat ini bukan lagi dilihat dari banyaknya penduduk yang dipindahkan, melainkan dari seberapa besar program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam keterangannya di kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta pada Kamis, Iftitah menjelaskan bahwa paradigma pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Menurutnya, pendekatan lama yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk tidak akan efektif tanpa adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tujuan transmigrasi.

Ia menilai masyarakat tidak akan bertahan lama jika hanya dipindahkan dan diberikan tempat tinggal tanpa kepastian pekerjaan maupun sumber penghasilan yang jelas.

Karena itu, Kementerian Transmigrasi kini lebih menitikberatkan pembangunan kawasan berbasis potensi ekonomi lokal di setiap daerah. Desain pengembangan kawasan pun disesuaikan dengan karakteristik dan kekuatan ekonomi masing-masing wilayah.

Sebagai contoh, kementerian tengah menjajaki kerja sama dengan SKK Migas untuk memperluas penyerapan tenaga kerja masyarakat di sekitar proyek minyak dan gas di Kalimantan Timur.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pasar digital di sejumlah kawasan transmigrasi.

Iftitah menyebut tujuan utama dari berbagai program tersebut adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ia juga mencontohkan keberhasilan petani durian di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Parigi Moutong, setelah terbukanya akses ekspor ke China. Menurutnya, pendapatan petani meningkat hingga lima sampai enam kali lipat setelah pasar ekspor terbuka.

Lebih lanjut, Iftitah menjelaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi kini menggunakan pendekatan bottom-up, yakni berdasarkan usulan dan kesiapan pemerintah daerah, bukan lagi kebijakan sepihak dari pusat.

Editor: Lulu