TPKAD Jateng Perkuat Akses Keuangan Inklusif Dukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional

NYALANUSANTARA, Semarang - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah atau OJK Jateng bersama seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang mengusung tema “Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional” di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6).

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan bahwa akses keuangan yang optimal menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat usaha produktif.

 “TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan dengan sektor riil. Untuk mendukung program TPAKD Tahun 2026, OJK mendorong penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta evaluasi berbasis hasil dan dampak,” ujar Hidayat.

Hidayat juga menyampaikan bahwa dalam konteks Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat dengan potensi sektor produktif yang terus berkembang.

“Ukuran seberapa besar kontribusi sektor keuangan bukan hanya diukur seberapa peningkatan atau pertumbuhan dibanding tahun lalu, tapi lebih forward looking, orientasi kedepan yaitu seberapa besar potensi pertumbuhan yg tersedia daerah dapat diidentifikasi, disi apkan, dan dimanfaatkan secara maksimal, jangan sampai kehilangan kesempatan tumbuh padahal potensi yang ada besar.” Lanjut Hidayat

Hidayat juga menyampaikan bahwa fokus dan prioritas bersama adalah menyiapkan ekosistem pertumbuhan diseluruh sektor baik sektor riil, investasi, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, penyiapan SDM di sektor usaha melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, agar sektor keuangan dapat menyalurkan layanan keuangan secara maksimal, dengan risiko yg terukur dan terkelola dengan baik. Hal ini tentu membutuhkan peran para pihak, sinergi dan kolaborasi semua pihak.

Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD Tahun 2026 dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan akses keuangan bagi pelaku usaha.

“Berdasarkan data tahun 2026, jumlah wirausaha di Jawa Tengah mencapai 4,93 juta orang, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 3,69 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 25,76 persen dari total wirausaha di Pulau Jawa dan berkontribusi sebesar 15,25 persen terhadap total wirausaha nasional.” ujar Luthfi.

“Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan kewirausahaan nasional. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna meningkatkan akses pembiayaan, literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan bagi UMKM dan wirausaha,” Lanjut Luthfi.

Editor: Holy