Bahlil Dorong Masyarakat Daerah Kelola Tambang agar Manfaat SDA Lebih Merata

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong keterlibatan masyarakat daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan. Menurutnya, kekayaan alam yang berada di suatu wilayah harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Minggu.

Bahlil menilai selama ini pengelolaan sektor pertambangan masih banyak dikendalikan oleh perusahaan yang kantor pusatnya berada di Jakarta. Sementara itu, peran masyarakat di daerah penghasil dinilai perlu diperkuat agar mereka dapat ikut merasakan dampak ekonomi dari keberadaan industri pertambangan.

Ia mencontohkan Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar dalam sektor batu bara. Menurutnya, potensi tersebut harus mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat lokal, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membuka peluang lebih luas bagi masyarakat daerah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU Minerba. Aturan tersebut memberikan ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi untuk terlibat dalam pengelolaan usaha pertambangan.

"Kita merumuskan untuk UMKM dan koperasi. Kita memberikan prioritas agar orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," ujar Bahlil.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Menurutnya, masyarakat lokal harus mendapat kesempatan yang lebih besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan melalui pemanfaatan potensi daerah.

Bahlil juga meminta pemerintah daerah berperan aktif dengan mengajukan wilayah pertambangan yang belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP) agar dapat memperoleh prioritas pengelolaan sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau ada wilayah pertambangan yang belum ada IUP-nya, kepala daerah bisa mengajukan untuk kita berikan prioritas agar anak-anak daerah bisa juga hadir menjadi pembawa pembangunan," katanya.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sektor pertambangan tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam.