DPRD Semarang Soroti Angkot yang Kian Terdesak Transportasi Massal

NYALANUSANTARA, SEMARANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti kondisi pengusaha dan pengemudi angkutan kota (angkot) yang menghadapi tekanan semakin besar akibat berkembangnya layanan transportasi massal.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan keberadaan transportasi massal memang dibutuhkan masyarakat, tetapi perkembangannya tidak seharusnya membuat angkot lokal kehilangan ruang untuk beroperasi.

Saat ini, Pemerintah Kota Semarang melalui BLUD UPTD Trans Semarang menjalankan layanan Trans Semarang yang memiliki delapan koridor dan menjangkau sejumlah wilayah.

Menurut Suharsono, Trans Semarang memberikan manfaat sebagai moda transportasi massal dengan tarif terjangkau dan jadwal yang relatif tepat waktu. Namun, keberadaan layanan tersebut perlu diimbangi dengan perhatian terhadap keberlangsungan usaha angkot lokal.

Ia menyebut telah berdialog dengan sejumlah pengusaha dan pengemudi angkot yang menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi ekonomi mereka. Para pelaku usaha berharap pemerintah memberikan kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan mata pencaharian mereka.

DPRD Kota Semarang bersama Komisi C berencana berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Suharsono menegaskan legislatif siap memfasilitasi pembahasan agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Di sisi lain, ia menilai pengembangan transportasi massal tetap harus berjalan karena dapat membantu mengurangi kemacetan sekaligus menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Namun, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Masyarakat, menurut dia, membutuhkan moda transportasi yang tidak hanya murah, tetapi juga aman, nyaman, dan memiliki ketepatan waktu.

Persoalan angkot sebelumnya turut disampaikan Paguyuban Angkot Kota Semarang yang menaungi trayek C1 hingga C10. Mereka mengadukan kondisi ekonomi pengemudi yang semakin sulit akibat persaingan dengan transportasi modern.

Paguyuban tersebut meminta Pemkot Semarang melibatkan pengusaha angkot dalam penyusunan kebijakan, terutama terkait penataan koridor BRT Trans Semarang dan layanan feeder.

Editor: Lulu