Gubernur Papua Tekankan Cetak Sawah Harus Berdampak bagi Petani

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa keberhasilan program konstruksi cetak sawah 2026 tidak cukup hanya ditandai dengan rampungnya pembukaan lahan. Program tersebut harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Fakhiri menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua di Kota Jayapura, Sabtu.

Menurut dia, program cetak sawah memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di Papua. Karena itu, pembangunan persawahan tidak boleh sekadar berorientasi pada penambahan luas lahan.

Papua memiliki potensi lahan pertanian yang luas. Namun, potensi tersebut baru dapat menjadi kekuatan apabila dikelola secara terencana, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di setiap daerah.

Fakhiri mengatakan keberhasilan program harus dinilai dari berbagai aspek, mulai dari kelayakan lahan, kualitas konstruksi, ketersediaan sumber air dan sarana produksi, hingga kesiapan petani dalam mengelola lahan yang telah dibuka.

Ia juga menekankan pentingnya produktivitas agar lahan yang sudah dikembangkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Jangan sampai, kata dia, pembukaan lahan hanya dinyatakan selesai secara administratif, tetapi tidak berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan maupun kesejahteraan petani.

Karena itu, manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di lokasi pembangunan harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan program cetak sawah.

Fakhiri turut meminta seluruh pihak melakukan evaluasi secara objektif dan transparan dengan berpedoman pada data kondisi di lapangan. Setiap pekerjaan, baik yang sudah selesai, masih berlangsung, maupun menghadapi kendala, perlu diidentifikasi secara jelas beserta penyebab dan solusi yang diperlukan.

Untuk pekerjaan yang membutuhkan addendum, ia meminta prosesnya dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap usulan addendum juga harus dilengkapi data teknis, hasil pengukuran lapangan, dokumentasi, spesifikasi pekerjaan yang jelas, serta perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Editor: Lulu