DPR Dorong Penanganan Krisis Air Pertanian Berbasis Data Lapangan

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperkuat penanganan krisis air di sektor pertanian dengan mengacu pada data kondisi lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi ancaman kemarau ekstrem yang dipicu fenomena El Nino.

Rina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Dasarian III Agustus 2026 menunjukkan indeks ENSO berada pada level El Nino sangat kuat. Kondisi tersebut berpotensi menekan curah hujan di Pulau Jawa dan sejumlah wilayah sentra produksi padi hingga di bawah 50 milimeter pada September 2026.

Menurut Rina, pemerintah tidak seharusnya menjadikan jumlah pompa yang disalurkan sebagai ukuran keberhasilan penanganan kekeringan. Efektivitas program, kata dia, harus dilihat dari luas lahan pertanian yang berhasil diselamatkan dari ancaman gagal panen.

"Yang menjadi ukuran dalam kondisi krisis air bukan jumlah pompa yang dibagikan, melainkan berapa luas sawah yang benar-benar terselamatkan. Penempatan pompa harus tepat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber air, fase pertumbuhan tanaman, serta potensi risiko gagal panen," ujarnya.

Politikus yang duduk di komisi bidang pertanian itu juga mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek. Menurutnya, persoalan kekeringan yang berulang membutuhkan perbaikan infrastruktur air secara menyeluruh.

Beberapa langkah yang dinilai perlu dipercepat antara lain rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengerukan sedimentasi pada embung, serta pemeliharaan daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai (DAS).

Rina menilai pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah perlu memastikan daerah tangkapan air tetap terjaga, jaringan irigasi dapat berfungsi optimal, serta menentukan wilayah persawahan yang menjadi prioritas penyelamatan.

Ia juga mengingatkan agar pengeboran air tanah dalam tidak dilakukan secara sembarangan. Kebijakan tersebut harus didahului kajian hidrologi agar pemanfaatan air tidak menimbulkan persoalan lingkungan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi dampak kekeringan akibat El Nino sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian.

Strategi tersebut mencakup optimalisasi irigasi, perluasan pompanisasi, pemanfaatan embung, serta penggunaan benih yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Pemerintah juga mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi agar distribusi air ke lahan pertanian tetap terjaga selama musim kemarau.

Editor: Lulu