Rating Bank BJB Turun, Pemegang Saham Daerah Diminta Perketat Pengawasan

  • Fatih Tarusbawa
  • 13 September 2026
Rating Bank BJB Turun, Pemegang Saham Daerah Diminta Perketat Pengawasan

Pemerintah daerah juga dapat meminta penjelasan mengenai perkembangan kualitas kredit, konsentrasi kredit bermasalah, efektivitas proses analisis dan persetujuan kredit, serta langkah mitigasi risiko yang dilakukan manajemen.

Sementara itu, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap investasi pemerintah daerah di Bank BJB tanpa masuk ke ranah keputusan operasional maupun membuka kerahasiaan data nasabah.

Pengawasan dapat diarahkan pada sejumlah indikator utama, seperti perkembangan NPL, kredit dalam perhatian khusus, kecukupan pencadangan, pemulihan kredit bermasalah, serta dampaknya terhadap kinerja dan dividen yang diterima pemerintah daerah.

Penurunan rating sendiri tidak serta-merta menunjukkan Bank BJB berada dalam kondisi krisis. Modal dan likuiditas perseroan masih dinilai sangat kuat oleh PEFINDO.

Namun, tren kenaikan NPL menunjukkan perlunya perbaikan yang lebih mendasar. Penanganan persoalan kredit tidak cukup hanya melalui write-off, tetapi juga perlu dibarengi evaluasi terhadap kualitas pemberian kredit, pengawasan debitur, dan efektivitas manajemen risiko.

Sebagai bank dengan mayoritas saham dimiliki pemerintah daerah, transparansi kinerja Bank BJB tidak hanya menjadi kepentingan regulator dan investor. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat Jawa Barat dan Banten yang melekat pada setiap keputusan bisnis dan risiko yang diambil perseroan.
 

preferred sources in Google Searc


Editor: Redaksi
Tags:

Terkait

Komentar

Baca Lainnya

Terkini