Pajak Digital Berlaku 9 November 2026, Bank dan Fintech Bakal Dilibatkan, Transfer Pribadi Aman?
NYALANUSANTARA, Jakarta– Pemerintah berencana mulai menerapkan sistem pemungutan pajak digital pada 9 November 2026 dengan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga sejumlah platform digital. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan tersebut tidak berarti seluruh transaksi transfer bank akan dikenai pajak.
Penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) hanya menyasar transaksi digital dari luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa aktivitas transfer dana maupun remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Artinya, masyarakat tidak perlu menganggap setiap pengiriman uang pribadi atau transfer antarrekening akan dikenai pajak digital.
Inge menegaskan, SPP-TDLN dirancang untuk memungut PPN atas pembelian atau pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Mekanisme tersebut bukan kebijakan yang mengubah tarif PPN, melainkan sistem untuk memperbaiki tata kelola pemungutan pajak transaksi digital lintas negara. Bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk akan membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria perpajakan.
DJP juga memastikan tidak terjadi pemungutan pajak dua kali. Jika suatu transaksi digital luar negeri telah dikenai PPN melalui pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Dengan demikian, sistem ini melengkapi mekanisme pemungutan PPN yang sudah berjalan. Transaksi yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN, tetapi belum dipungut melalui mekanisme PMSE atau mekanisme lainnya, dapat dikenai pungutan melalui SPP-TDLN.
Penerapan sistem tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena konsumen tidak perlu mengurus sendiri administrasi penyetoran maupun pelaporan PPN atas layanan digital luar negeri yang wajib dikenai pajak.
Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan, DJP telah melakukan pengujian melalui lingkungan *sandboxing* dan periode stabilisasi. Pengujian meliputi kesiapan teknologi, proses bisnis, pertukaran data, hingga integrasi dengan lembaga terkait.
Pada 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau *issuer* dalam sistem SPP-TDLN. Adapun calon lembaga lainnya masih menjalani tahapan stabilisasi sebelum mendapatkan penunjukan resmi.
Editor: Redaksi
Terkait
NYALANUSANTARA, JAKARTA- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kebijakan…
Terkini
Semarang - Kanwil Kemenkum Jateng terus memperkuat akses…
NYALANUSANTARA, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto mengajak Jepang memperkuat…
NYALANUSANTARA, Semarang– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan…
NYALANUSANTARA, Jakarta– Presiden Prabowo Subianto mendorong agar usaha…
NYALANUSANTARA, Semarang– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membidik…
NYALANUSANTARA, Semarang – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang…
NYALANUSANTARA, Semarang– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah,…
Agustina: Atlet Disabilitas Punya Kekuatan Luar Biasa, Kota Semarang Bidik Juara Umum Peparprov 2026
NYALANUSANTARA, Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng…
NYALANUSANTARA, Semarang– Sebanyak 50 mahasiswa semester I Program…
NYALANUSANTARA, Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng…
NYALANUSANTARA, Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng…

Komentar