Menkeu Tegaskan Transfer Antarbank dan Dompet Digital Tidak Otomatis Dikenakan PPN

Menkeu Tegaskan Transfer Antarbank dan Dompet Digital Tidak Otomatis Dikenakan PPN

ISTIMEWA

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah tidak menerbitkan kebijakan baru yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara otomatis terhadap seluruh transaksi transfer antarbank maupun dompet digital.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai penerapan pemungutan pajak digital yang sebelumnya disebut Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, akan dimulai pada 9 November 2026.

“Tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, kebijakan yang dimaksud sebenarnya merupakan implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Penjelasan serupa juga telah disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Menurut Suahasil, sistem tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang termasuk objek pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, kebijakan itu tidak membuat setiap perpindahan uang melalui rekening bank atau dompet digital otomatis dikenakan PPN.

Adapun ketentuan pajak untuk layanan transfer dana dan dompet digital telah diatur sebelumnya melalui PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam aturan tersebut, PPN dikenakan atas imbalan jasa tertentu yang diterima penyelenggara layanan keuangan digital, bukan terhadap seluruh nominal uang yang ditransfer pengguna.

Dengan kata lain, apabila pengguna dikenakan biaya administrasi atas transaksi transfer, PPN dapat berlaku terhadap biaya jasa tersebut sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan. Pajak tidak dikenakan atas keseluruhan dana yang dikirimkan.

Pemerintah sendiri telah menerapkan SPP-TDLN sejak 25 September 2026. Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN, terdiri atas lima bank penerbit (issuer bank) dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech).

preferred sources in Google Searc


Editor: Lulu

Komentar

Terkini