Realisasi Belanja Negara 2024 Tumbuh 7,3%, Digunakan Sebagai Shock Absorber dan Agen Pembangunan

NYALANUSANTARA, Jakarta- Realisasi belanja negara tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.350,3 triliun, atau 100,8% dari target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp863,5 triliun. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa belanja negara tersebut dioptimalkan sebagai alat "shock absorber" dan agen pembangunan di tengah ketidakpastian perekonomian global.

“Belanja negara adalah alat shock absorber dan juga agen pembangunan. Kita menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi,” ungkap Wamenkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin 6 Januari 2025.

Sebagai shock absorber, belanja negara berfungsi untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan berbagai kebijakan. Ini mencakup bantuan pangan untuk mengurangi dampak El Nino, stabilisasi pasokan pangan untuk menjaga harga pangan, serta subsidi energi untuk stabilisasi harga BBM, listrik, dan LPG. 

Selain itu, subsidi pupuk juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas petani, sementara bantuan sosial melalui PKH, Kartu Sembako, PIP, dan PBI JKN mendukung daya beli masyarakat miskin dan rentan. Program KUR juga diluncurkan untuk memberdayakan UMKM.

Dalam mendukung agenda pembangunan, belanja negara digunakan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta mendukung kualitas pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, proyek strategis nasional, dan IKN.

Belanja negara yang telah terealisasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di sektor kesehatan, sebesar Rp194,4 triliun dialokasikan untuk 96,7 juta penerima PBI JKN, 55.400 ibu hamil KEK yang menerima makanan tambahan, 100.000 balita yang mendapat makanan tambahan, serta 8,1 juta keluarga yang mendapat fasilitas dan pembinaan. Selain itu, ada jaminan kesehatan untuk 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran, dan pendanaan operasional untuk 10.072 puskesmas.