Wamenkeu: Baca Risiko Global dengan Kacamata Stabilitas Nasional

Fatih Tarusbawa
12 Agustus 2025

NYALANUSANTARA, Jakarta- Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia dinilai bukan sekadar isu hubungan luar negeri, melainkan berpotensi langsung memengaruhi kondisi domestik. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono saat berbicara pada Focus Group Discussion (FGD) Potensi Dampak Eskalasi Geopolitik terhadap Indonesia, Senin (11/8), di Jakarta.

Thomas menegaskan bahwa setiap gejolak internasional dapat dengan cepat bertransformasi menjadi tekanan dalam negeri, seperti gangguan sistem pembayaran global, volatilitas nilai tukar rupiah, hingga lonjakan harga energi dan pangan.

“Kita harus mampu membaca risiko global dengan kacamata stabilitas nasional,” tegas Thomas, seperti dikutip dalam laman resmi Kementerian Keuangan, Senin 11 Agustus.

Ia menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi harus dibangun sebelum krisis melanda. Fokus pemerintah tidak hanya pada penanganan ketika krisis terjadi, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial yang saling bersinergi. Langkah ini dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan bahwa ketahanan nasional tidak mungkin lahir dari satu sektor saja. Pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat menjadi keharusan. Diplomasi diperlukan untuk memastikan jalur perdagangan dan keuangan tetap terbuka; sektor keamanan bertugas melindungi warga negara; sektor teknologi menjamin konektivitas dan keamanan siber; dan industri berperan sebagai mitra pelaksana. Semua unsur ini, kata Wamenkeu, bergerak dengan satu kompas. Koordinasi stabilitas sistem keuangan akan diorkestrasi oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terakhir, Thomas mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan dengan kepentingan nasional, dan menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan adalah fondasi utama yang memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.