Kebijakan Pro Rakyat, Wali Kota Semarang Agustina Hadirkan Relaksasi Pajak Daerah

Dani
30 Agustus 2025

NYALANUSANTARA, Semarang - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan pro rakyat melalui program relaksasi pajak daerah tahun 2025. Kebijakan ini mencakup keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diberlakukan pada bulan September 2025.

Agustina, Wali Kota Semarang menyampaikan jika langkah ini diambil karena hingga 27 Agustus 2025 masih terdapat 39,8% wajib pajak yang belum membayarkan SPPT PBB 2025, sehingga langkah ini diambil guna memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membayar PBB dan mengikuti undian PBB P2 kota Semarang tahun 2025.

“Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan Kota Semarang. Namun kami juga memahami kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan relaksasi ini kami hadirkan agar warga mendapatkan kelonggaran dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus tetap mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Semarang,” ujar Agustina.

Untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang belum melakukan pembayaran PBB, Wali Kota Semarang memberikan kebijakan pro rakyat yang diberlakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat, di antaranya

•Pengunduran jatuh tempo PBB yang semula tanggal 31 Agustus 2025 akan diperpanjang sampai 30 September 2025 dan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa diikutkan dalam undian PBB.

•Pengurangan PBB bagi Sekolah Swasta melalui pengajuan;

•Pengurangan PBB bagi masyarakat yang tercatat dalam Data terpadu kesejahteraan Sosial ( DTKS ) / DTSEN ( Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ) melalui pengajuan