Menkeu Paparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 di DPR

NYALANUSANTARA, Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, pada Rabu 10 September 2025.

Paparan itu difokuskan pada arah kebijakan fiskal tahun depan serta lima program utama Kementerian Keuangan yang menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara.

Lima program strategis yang dipaparkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa meliputi Program Perumusan Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi, dimana program ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang proaktif, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola ekonomi global.

Kedua yakni Program Pengelolaan Penerimaan Negara, program ini menekankan pada optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP, dengan dukungan transformasi digital.

Program berikutnya Pengelolaan Belanja Negara, fokus program ini adalah peningkatan kualitas belanja yang adil, efektif, dan produktif, serta sinergi antara belanja pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.

Keempat Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, program ini bertujuan mewujudkan APBN yang akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan, melalui pengelolaan kas, aset, pembiayaan, serta risiko yang lebih optimal.

Dan terakhir Program Dukungan Manajemen, program ini menekankan pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) keuangan negara, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh unit Kemenkeu.

Seluruh program strategis tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh unit eselon I Kemenkeu untuk memastikan tercapainya kinerja fiskal yang adaptif dan berkelanjutan.

Purbaya menegaskan bahwa kelima program ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendukung transformasi ekonomi nasional. “Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.