Vestibula

Sambut Kampanye Pemilu 2024, Universitas Paramadina Canangkan Literasi Media Berbasis Politik

Aji Pamungkas
26 November 2023

NYALANUSANTARA, Jakarta– Universitas Paramadina mengadakan diskusi publik mengenai Literasi Media Berbasis Politik. Forum diskusi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang strategi komunikasi dalam menangkal disinformasi, dan ujaran kebencian pada pemilu 2024 mendatang.

Forum yang diadakan di Aula Nurcholish Madjid tersebut, berlangsung berkat kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa Ilmu Komunikasi se-Jabodetabek.

Forum di buka langsung oleh Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik Junaidi Rachbini, MSc, PhD dan Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Dr. Tatok Djoko Sudiarto. Sebagai narasumber pada diskusi itu, yakni Erik Ardiyanto selaku Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI Agung Indra, dan Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso.

Dalam forum tersebut Yulianto Sudrajat mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu serentak pada 2024 mendatang. Yulianto merefleksi tentang ujaran kebencian dan hoaks yang terjadi pada pemilu 2019. "Saya memiliki catatan dalam pemilu sebelumnya jadi saya berharap kedepannya pemilu bisa berjalan lebih dewasa," kata Yulianto, dalam keterangan resmi Universitas Paramadina, Minggu (26/11)).

Ia menjelaskan dalam pemilu serentak 2024, KPU memiliki visi untuk mewujudkan pemilu yang adil untuk mensejahterakan rakyat dan menyatukan anak bangsa. Menurutnya segmentasi konstituen di Indonesia hari ini mayoritas anak muda, sehingga peran pemilih muda menjadi sangat signifikan dalam pemilu yang dapat menentukan postur pemilihan nasional. Literasi media menjadi alat refleksi dan alat baca anak muda ketika melakukan kegiatan di media sosial.

Agung Indra memaparkan tentang cara mewujudkan media sosial yang humanis. Menurutnya minimnya literasi digital serta kurangnya pengetahuan hukum yang didapat merupakan faktor yang menyebabkan penyebaran disinformasi dan hate speech.

"Demi meminimalisir adanya pelanggaran dalam berkampanye atau berpendapat, maka BAWASLU mengawasi sosial media agar tidak adanya penyebaran hoax dan penyebaran SARA," ungkap Agung.