Guru Besar UGM: Kebijakan Donald Trump Rebut Greenland Tidak Realistis

NYALANUSANTARA, Jakarta– Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pidatonya baru-baru ini mengungkapkan keinginan untuk merebut Greenland dengan cara apapun. Ia menyatakan bahwa jika Amerika Serikat dapat mengendalikan wilayah Denmark, hal ini akan memiliki dampak besar pada keamanan negara, terutama terkait dengan meningkatnya aktivitas Rusia dan China di Arktik. Trump juga menambahkan bahwa jika tidak segera merebut Greenland, Rusia dan China kemungkinan besar akan melakukannya.

Terkait pernyataan Trump, Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, SIP, MA, menilai keinginan Trump untuk merebut Greenland perlu ditanggapi serius, namun ia berpendapat bahwa kebijakan ini bukanlah sesuatu yang realistis. “Meskipun Greenland memiliki posisi strategis secara geografis, dan penting bagi sistem pertahanan AS, jalur pelayaran masa depan, serta akses ke mineral kritis, namun keinginan untuk ‘merebut’ wilayah ini bukanlah kebijakan yang realistis,” jelas Nur, Kamis (15/1).

Menurut Nur, keinginan Trump tersebut mencerminkan karakteristik kepemimpinannya yang provokatif, langsung pada sasaran, dan penuh kejutan, namun tetap ada perhitungan geopolitik yang mendasarinya. “Saya kira, akan lebih tepat membaca keinginan Trump sebagai taktik tawar-menawar dan politik sinyal, dengan tiga audiens utama,” ujar Nur.

Dari sudut pandang Nur, Trump menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang siap "mengamankan aset" demi keamanan nasional Amerika Serikat, khususnya di hadapan publik domestik. Sementara kepada sekutu, khususnya Denmark, Trump mengirimkan sinyal tekanan agar negara tersebut lebih sejalan dengan agenda keamanan AS di kawasan. Selain itu, kepada publik dunia, Trump ingin memberi pesan kepada Rusia dan Tiongkok bahwa Amerika Serikat akan terus memperluas hegemoninya.

Nur menilai bahwa keinginan Trump untuk merebut Greenland juga dapat dilihat dari sisi kepribadiannya sebagai pemimpin, meskipun hal ini bukan faktor tunggal. “Narsisme politik yang dimiliki Trump memperkuat kecenderungan personalisasi geopolitik, di mana teritori diperlakukan seperti properti dan hubungan internasional dianggap sebagai negosiasi bisnis,” paparnya. Trump, lanjut Nur, menjadikan Greenland sebagai "panggung" untuk menunjukkan dominasi AS dan menguji reaksi dunia terhadap tindakannya.

Jika Trump benar-benar berusaha mewujudkan keinginannya untuk merebut Greenland, menurut Nur, hal ini bisa berdampak serius pada stabilitas global. "Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut akan menjadi tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara lain dan prinsip penentuan nasib sendiri," tegas Nur.

Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan ini akan merusak legitimasi tatanan internasional berbasis aturan, yang dapat mengguncang hubungan trans-Atlantik, memicu reaksi keras dari Uni Eropa, dan memperlemah NATO secara politik. "Jika ini terjadi, akan terlihat semakin tersisihnya norma dan hukum internasional, digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak. Ini akan menandakan pergeseran tatanan internasional menuju yang lebih kasar, transaksional, dan penuh dengan risiko," pungkasnya.