UNESCO-Undip Gelar Workshop Soroti Tata Kelola Platform Digital

NYALANUSANTARA, Semarang - Isu tata kelola platform digital di Asia Tenggara menjadi sorotan dalam workshop internasional yang digelar UNESCO bersama Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, 6-8 Mei 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga platform digital untuk menyusun panduan pengelolaan ruang digital yang aman sekaligus tetap menghormati hak asasi manusia.

Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, akademisi, masyarakat sipil, hingga perwakilan platform digital dari sejumlah negara ASEAN. Fokus utama forum itu adalah menyusun toolkit atau panduan regional tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia untuk kawasan Asia Tenggara.

Kerja sama itu melibatkan Undip, Asia Media Information and Communication Center (AMIC), dan Civic Tech Lab untuk memperkuat kapasitas regulator serta masyarakat sipil di Indonesia, Filipina, dan Singapura.

Toolkit yang sedang disusun itu nantinya diarahkan untuk menjawab tantangan khas Asia Tenggara seperti disinformasi, keragaman bahasa, respons krisis, hingga perlindungan perempuan di ruang digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan pemerintah mengapresiasi inisiatif UNESCO dan Undip yang mengangkat isu platform governance atau tata kelola platform digital.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi banyak negara di Asia Tenggara saat ini adalah bagaimana mengatur platform digital agar tetap menjadi ruang yang bermanfaat bagi publik sekaligus aman bagi penggunanya.

“Bagaimana mengatur platform agar menjadi ruang digital yang bermanfaat buat publik sekaligus menjamin rasa aman bagi pengguna,” ujar Nezar.

Pembahasan tersebut, lanjutnya, juga menjadi ruang pertukaran pengalaman antarnegara ASEAN terkait penerapan UNESCO Guidelines on Platform Governance.

Prinsip utama yang dibahas meliputi transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Diskusi ini penting untuk mempererat komunikasi dengan negara-negara ASEAN tentang bagaimana membuat tata kelola platform yang lebih efektif,” katanya.

Editor: Holy