Peluncuran Buku The Pancasila Market Economy Soroti Keseimbangan Pasar, Negara, dan Nilai Pancasila

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Peluncuran buku The Pancasila Market Economy yang digelar oleh Universitas Paramadina bersama Konrad-Adenauer-Stiftung di Jakarta menjadi ajang diskusi penting mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia yang dinilai harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia dan Timor-Leste, Denis Suarsana, menegaskan bahwa penguatan konsep ekonomi Pancasila membutuhkan kolaborasi internasional serta pertukaran gagasan lintas negara. Ia menyebut buku tersebut lahir dari perjalanan panjang kerja sama antara KAS dan Universitas Paramadina selama lebih dari satu dekade.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan buku ini menjadi bagian dari upaya intelektual untuk terus mencari bentuk ekonomi Indonesia yang sesuai dengan nilai konstitusi dan karakter bangsa.

Sementara itu, Senior Director dan Head of International Policy Group Bank Indonesia, Haris Munandar, menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjunjung keadilan dan nilai kemanusiaan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, kompetisi dan solidaritas, serta efisiensi dan keadilan.

Dari sisi kebijakan UMKM, Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kementerian UMKM, Ali, menilai kebijakan ekonomi berbasis data yang berpihak pada UMKM perlu terus diperkuat sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, juga menegaskan bahwa konsep ekonomi pasar Pancasila dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Ia menilai pasar tetap penting sebagai instrumen ekonomi, tetapi harus diarahkan oleh negara dan didasari nilai moral serta sosial.

Ekonom sekaligus dosen Universitas Paramadina, Wijayanto, menjelaskan bahwa konsep ekonomi pasar Pancasila hadir sebagai upaya menggabungkan sisi positif kapitalisme dan sosialisme tanpa meninggalkan nilai dasar Pancasila.

Selain itu, akademisi dari Kennesaw State University, Marcus Marktanner, menyoroti pentingnya penguatan demokrasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Menurutnya, demokrasi di banyak negara saat ini menghadapi tantangan serius yang perlu menjadi perhatian bersama.

Senior Fellow The Habibie Center, Umar Juoro, menambahkan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus memasukkan faktor modal manusia, teknologi, pemerataan, dan keberlanjutan sebagai bagian utama dalam sistem ekonomi. Ia menilai ketimpangan ekonomi bukan hanya menghambat pertumbuhan, tetapi juga mengganggu pembangunan berkelanjutan.