Safari Politik Jokowi Dinilai Berpotensi Memengaruhi Stabilitas Ekonomi Nasional

NYALANUSANTARA, SURABAYA- Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai rangkaian safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Menurut Prof. Didik, kegiatan politik yang diawali dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tekanan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar modal. Ia menilai aktivitas tersebut bukan sekadar agenda politik menuju Pemilu 2029, tetapi juga memiliki implikasi terhadap iklim ekonomi karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam konstelasi politik nasional.

Ia juga menyinggung pernyataan Jokowi di masa lalu yang pernah menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Solo sebagai warga biasa setelah menyelesaikan masa jabatannya. Namun, menurut Prof. Didik, perkembangan politik saat ini menunjukkan arah yang berbeda.

"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Prof. Didik.

Menurutnya, safari politik tersebut menunjukkan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan kompetisi di kalangan elite. Ia juga menyoroti aktivitas politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan intens melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Kondisi itu, menurutnya, dapat mengalihkan fokus elite politik dari upaya menangani persoalan masyarakat, terutama di sektor ekonomi.

Prof. Didik berpandangan bahwa meningkatnya aktivitas politik sebelum waktunya berpotensi menjadi tantangan bagi pemerintahan. Ia menilai pengaruh politik Jokowi masih cukup kuat dan dapat terus berkembang melalui jaringan politik yang dimilikinya.

"Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," katanya.

Selain itu, ia menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami perubahan. Menurutnya, apabila dinamika tersebut berkembang menjadi persaingan politik, konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan dan kebijakan ekonomi dapat ikut terdampak.

Dalam perspektif ekonomi politik, Prof. Didik menjelaskan bahwa hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik dapat memengaruhi arah kebijakan nasional sekaligus membentuk persepsi para pelaku usaha dan investor.

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, Prof. Didik mengakui bahwa berbagai indikator fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi yang relatif baik, seperti tingkat inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, serta pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, tantangan terhadap perekonomian nasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dibandingkan aspek ekonomi itu sendiri.

"Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," tutup Prof. Didik.

Editor: Lulu