UPGRIS Jalin Kerjasama dengan Kemenkum Jateng

NYALANUSANTARA, Semarang - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) kembali memperluas jejaring kemitraannya dengan menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Jateng. Kolaborasi dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang digelar pada 5 Agustus 2026.

Penandatanganan nota digelar serangkaian dengan Workshop Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual Menuju Hilirisasi dan Komersialisasi Inovasi Perguruan Tinggi di kantor LLDIKTI Wilayah VI.

Kerja sama itu menjadi langkah strategis bagi Universitas PGRI Semarang untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melalui sinergi antara dunia akademik dan institusi pemerintah.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H., dan Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

"Kerjasama ini salah satu bentuk komitmen UPGRIS untuk terus bermitra dengan kementerian hukum Republik Indonesia kantor Wilayah Jawa Tengah. Sebab, kami memiliki fakultas hukum yang mampu untuk memberikan layanan atau penguatan sumber daya manusia yang unggul,"ungkap Rektor UPGRIS.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

“Produk penelitian dosen tidak cukup hanya menjadi publikasi ilmiah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana hasil penelitian tersebut memberikan manfaat nyata, menghasilkan teknologi tepat guna, membuka peluang usaha, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Publikasi ilmiah dan inovasi harus berjalan beriringan agar dampak penelitian semakin luas,” ujarnya.

Aisyah juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan workshop sebagai sarana memperdalam pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual. Menurutnya, masih banyak akademisi yang keliru dalam menentukan jenis pelindungan atas hasil penelitiannya sehingga pendampingan dan kolaborasi menjadi sangat penting.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui pendampingan, penguatan Sentra Kekayaan Intelektual, serta peningkatan kualitas penelitian dan inovasi di perguruan tinggi,” tambahnya.

Momentum tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dan 100 perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual sekaligus mempercepat hilirisasi inovasi perguruan tinggi.

Editor: Holy