Jalur Mandiri PTN Dinilai Perlu Dievaluasi, Negara Diminta Perkuat Pengawasan

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dinilai perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN).

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris, mengatakan persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan melalui proses hukum terhadap pihak yang terlibat. Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola jalur mandiri PTN.

Handi mendorong dilakukannya audit investigatif terkait sistem kuota penerimaan serta pengelolaan dana sumbangan institusi di PTN. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses penerimaan mahasiswa berlangsung transparan sekaligus mencegah praktik komersialisasi pendidikan.

Ia menilai jalur mandiri memiliki nilai ekonomi yang besar dan memberikan ruang diskresi cukup luas kepada pengelola perguruan tinggi. Tanpa pengawasan yang ketat, kondisi tersebut berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan.

Karena itu, Handi meminta pemerintah menata kembali mekanisme seleksi, kuota penerimaan, hingga batasan sumbangan institusi. Ia juga mengusulkan standardisasi sistem seleksi secara nasional untuk mengurangi risiko korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa.

Negara Perlu Perkuat Kendali

Handi menilai intervensi regulasi diperlukan agar negara kembali memiliki kendali strategis terhadap penerimaan mahasiswa baru PTN. Pengawasan eksternal dan digitalisasi informasi mengenai kuota penerimaan dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, ia mengusulkan reformasi sistem penerimaan mahasiswa baru dengan membagi PTN ke dalam tiga kawasan nasional, yakni Barat, Tengah, dan Timur.

Menurut Handi, pendekatan berbasis kawasan dapat membantu menciptakan pemerataan ekosistem pendidikan tinggi. Distribusi mahasiswa dan sumber daya pendidikan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat berkembang sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

PTN Diminta Fokus pada Mutu

Editor: Lulu