Wacana Kuliah Gratis di PTN, PTS Perlu Diperkuat agar Ekosistem Pendidikan Tetap Seimbang

NYALANUSANTARA, Jakarta– Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) membuka babak baru dalam penataan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah saat ini tengah menghitung kebutuhan pembiayaan sekaligus menyiapkan tahapan dan sejumlah opsi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara terukur dan berkelanjutan.

Di tengah rencana tersebut, perhatian juga tertuju pada keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS). Kebijakan pembiayaan di PTN dinilai perlu dirancang dengan mempertimbangkan posisi PTS yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi dan turut menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, mengatakan kebijakan afirmatif untuk PTN perlu berjalan beriringan dengan regulasi yang mampu menjaga keberadaan PTS.

Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan ekosistem yang saling berkaitan. Karena itu, perubahan kebijakan pembiayaan maupun penerimaan mahasiswa di PTN perlu memperhitungkan dampaknya terhadap institusi pendidikan tinggi lainnya.

“Pendidikan tinggi adalah ekosistem yang saling bertaut satu dengan yang lain. Intervensi regulasi secara ekstrem tanpa kalkulasi makro yang matang dan teknokratis, niscaya akan berdampak terhadap stabilitas tata kelola komponen lainnya,” ujarnya.

Handi menilai rencana kuliah gratis di PTN dan evaluasi jalur mandiri semestinya tidak dipandang sebagai upaya mengurangi peran PTS. Sebaliknya, momentum tersebut dapat digunakan untuk menata kembali pembagian peran PTN dan PTS dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Penataan PTN dan PTS Perlu Berjalan Bersamaan
Handi menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, perubahan status sejumlah PTN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) turut memunculkan tantangan dalam pembiayaan pendidikan. Kebutuhan untuk meningkatkan kemandirian pendanaan, menurut dia, salah satunya mendorong optimalisasi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri.

Dalam praktiknya, jalur tersebut dapat disertai penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada kelompok tertinggi serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dengan nilai yang besar.

Kondisi itu, menurut Handi, berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Pada saat yang sama, peningkatan daya tampung PTN juga dapat memperbesar persaingan dalam memperoleh calon mahasiswa dengan PTS yang sebagian besar mengandalkan pendapatan pendidikan untuk menopang operasional.

“Akses ke perguruan tinggi negeri kini terdistorsi oleh kemampuan finansial, menggeser prinsip meritokrasi akademis yang seharusnya menjadi panglima,” katanya.

Editor: Redaksi