Dosen UNAIR Tanggapi Penghapusan Penjurusan SMA dalam Kurikulum Merdeka

NYALANUSANTARA, Surabaya – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) telah menetapkan kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA mulai tahun ajaran 2024/2025 sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Kebijakan ini bertujuan agar siswa dapat lebih fokus membangun basis pengetahuan yang relevan dengan minat dan rencana studi lanjut mereka.

Menanggapi kebijakan baru ini, Dr. Tuti Budirahayu Dra MSi, Dosen Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), memberikan pandangannya.

Menurut Dr. Tuti, berbagai studi sosiologi tentang dampak penjurusan di SMA menunjukkan adanya sisi negatif, terutama pada siswa yang dikotakkan dalam jurusan IPS atau Bahasa.

"Mereka yang masuk ke jurusan IPS dan Bahasa sering dilabeli sebagai anak-anak nakal, bandel, dan tidak secerdas anak-anak jurusan IPA," ungkapnya.

Dr. Tuti menjelaskan bahwa penjurusan tersebut telah dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai bentuk stratifikasi atau kasta bagi siswa, dengan karakteristik, kecerdasan, sikap, dan perilaku yang berbeda. Konstruksi ini terus berlanjut hingga mereka lulus dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau bekerja.

"Dari sisi dampak penjurusan yang tidak menguntungkan siswa IPS dan Bahasa, saya patut mengapresiasi kebijakan Kemdikbud-Ristek untuk menghapus penjurusan," tambahnya.

Permasalahan Pendidikan

Dr. Tuti menerangkan bahwa meskipun sistem penjurusan menyebabkan stigma negatif, namun persoalan pendidikan yang sebenarnya bukan hanya itu. Pada beberapa sekolah dengan kualitas pendidikan yang memadai, penjurusan tidak menghalangi siswa jurusan IPS dan Bahasa untuk sukses di perguruan tinggi.

"Hal itu karena mereka memang benar-benar meminati jurusannya, belajar dengan baik, dan sekolah juga menyediakan fasilitas belajar serta guru-guru yang baik," jelas Dr. Tuti.

Persoalan yang sebenarnya muncul adalah ketika siswa-siswa dari jurusan IPA lebih leluasa memasuki jurusan-jurusan yang seharusnya untuk siswa IPS dan Bahasa setelah lulus SMA.

"Terjadi diskriminasi pada siswa IPS dan Bahasa karena dianggap tidak pandai dalam berlogika, matematika, atau ilmu eksakta. Inilah yang kemudian menyebabkan siswa IPS dan Bahasa diletakkan pada strata kedua atau ketiga setelah siswa jurusan IPA," lanjutnya.

Arah Pendidikan Indonesia

Dr. Tuti menekankan bahwa agar kebijakan baru Kemdikbud-Ristek mengenai penghapusan sistem jurusan berjalan dengan baik, implementasinya harus dijalankan dengan matang. Semua pihak, mulai dari sekolah, pemerintah, siswa, dan orang tua harus turut mendukung dan berpartisipasi.

"Dari pengamatan saya tentang sistem pendidikan dan pembelajaran yang dinamakan Kurikulum Merdeka, guru cenderung mendapat beban lebih berat. Sebaliknya, orang tua masih minim pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan baru di era Menteri Nadiem Makarim," jelasnya.

Akibat dari hal tersebut adalah sering terjadi kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua. Oleh karena itu, persiapan yang matang harus dilakukan agar implementasi kebijakan ini dapat memajukan pendidikan di Indonesia.

Editor: Admin