Dosen UNAIR Kritisi Rencana Perubahan Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK

Dosen UNAIR Kritisi Rencana Perubahan Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK

Dosen sekaligus pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. H. Jusuf Irianto Drs. MCom.

NYALANUSANTARA, Surabaya – Pemerintah berencana untuk mengubah sistem subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.

Rencana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Agustus lalu. 

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membuat anggaran subsidi Public Service Obligation (PSO) lebih tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut mendapat tanggapan dan kritik dari berbagai pihak.

Dosen sekaligus pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. H. Jusuf Irianto Drs. MCom, menilai bahwa masalah subsidi merupakan permasalahan yang berulang setiap tahun. Ia menyoroti bahwa sering kali subsidi tidak tepat sasaran. 

Menurutnya, rencana berbasis NIK dapat berhasil jika data yang digunakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) valid dan reliabel.

"Masalah subsidi dari tahun ke tahun sifatnya endemik dan seringkali tidak tepat sasaran. Pemerintah menetapkan subsidi KRL berbasis NIK dengan harapan dapat menjamin keadilan. Hal itu mungkin saja terjadi asalkan data NIK di Kemensos valid dan reliabel," ujar Prof. Jusuf.

Tantangan Manajemen Data


Editor: Admin

Terkait

Komentar

Terkini