Universitas Paramadina Adakan Diskusi Tantangan Besar Indonesia Hadapi TPPO

NYALANUSANTARA, Jakarta– Kasus pekerja migran tak hanya berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah, namun juga melanda pekerja lulusan tingkat pendidikan tinggi seperti S1, ataupun S2. Hal itu disampaikan Eni Lestari dari International Migration Alliance pada Dialog Peringatan Hari Migran Sedunia bertema "Memikirkan Ulang Kerentanan Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Migran" yang diselenggarakan secara hibrid, Senin (18/12/2023).

Dialog itu dilakukan berangkat dari latarbelakang peran Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran dan negara transit, dan menghadapi tantangan besar dalam melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sehingga perlu pendekatan komprehensif dan empatik dalam melindungi warganya khususnya dalam tindak eksploitasi.

Diskusi itu diselenggarakan oleh Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, bekerjasama dengan Better Engagement Between East and Southeast Asia, HRWG, Sasakawa Peace Foundation, International Migration Alliance, dan SAWALA, dimoderatori oleh Benni Yusriza.

Menurut Eni di dalam TPPO, khususnya human trafficking memiliki tata cara khusus dan klasik, seperti mengeksploitasi masyarakat dari pedesaan.  "Tantangan yang dihadapi adalah negara tidak memiliki dana untuk memulangkan mereka dan cenderung menyalahkan mereka sendiri. Bahkan tidak memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kepulangan dari negara, pemerintah hanya memberikan surat izin jalan saja, tetapi tidak mengcover dari segi financial," ucap Eni.

"Pasca pandemi Covid-19, migrasi akan meningkat terus menerus berkali-kali lipat dan tidak akan turun. Migrasi selalu meningkat setiap terjadi krisis di tiap negara," tambah Eni.

Yuyun Wahyuningrum, selaku Chair AICHR menganggap anak karena usianya, sering kali dianggap rentan. "Mereka memiliki kerentanan kembali ke negara asal, karena diancam. Susahnya identifikasi korban, menjadi tantangan yang. Penggunaan dana APBN juga tidak dapat digunakan jika tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan adalah korban," kata Yuyun.

Nanda Avalist dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melihat fenomena online scam, dengan target utama orang yang tidak paham dengan teknologi dan mereka menjadi sasaran. "Kendala yang dihadapi saat ini adalah permasalahan tersebut dianggap sebagai sebuah proyek pemerintah setempat, yang setengah kebal hukum," kata Nanda.