Kemenkum Jateng Ikuti Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum 2024

NYALANUSANTARA, Semarang – Kanwil Kemenkum Jateng mengikuti secara virtual kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2024 yang digelar Jumat (3/10).

Kegiatan nasional ini merupakan agenda resmi BPK RI untuk menyampaikan hasil audit laporan keuangan kementerian/lembaga di lingkungan Kementerian Hukum. Pelaksanaan acara terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, dengan dihadiri langsung Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Koordinator Bidang Hukum, para menteri di lingkungan Kemenkum, serta pejabat tinggi kementerian.

Dari Jawa Tengah, kegiatan diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Jateng dari Ruang Pandawa. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Heni Susila Wardoyo , Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, serta para pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di bidang keuangan dan BMN.

Acara diawali dengan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan laporan keuangan. Ia menekankan pentingnya komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya akuntabilitas di setiap aspek pengelolaan anggaran negara, guna memastikan keuangan negara dikelola dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2024, serta dokumen Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2025. Dokumen ini secara resmi diserahkan kepada Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih sebanyak 16 kali berturut-turut merupakan buah kerja kolektif seluruh jajaran, bukan hanya prestasi pimpinan semata.

Editor: Holy