Ikuti Rakor Kemendagri, Bukti Komitmen Pemkab Cilacap Aktif Dalam Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi

NYALANUSANTARA, Cilacap — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (6/10/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, dengan keikutsertaan perwakilan berbagai unsur Forkopimda dan perangkat daerah.

Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan menjadi rapat koordinasi pertama di bulan Oktober 2025. Agenda ini difokuskan pada pembahasan perkembangan inflasi nasional serta identifikasi langkah strategis yang perlu ditempuh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Bupati Cilacap diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Adhi Dharma, didampingi Sekda Kabupaten Cilacap, serta hadir pula perwakilan Forkopimda, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sri Murniyati, perwakilan BPS, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Partisipasi Pemkab Cilacap menunjukkan komitmen daerah untuk turut aktif dalam koordinasi nasional pengendalian inflasi, yang menjadi salah satu indikator penting stabilitas ekonomi makro daerah.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti masih adanya sejumlah pemerintah daerah yang dinilai kurang maksimal dalam menangani inflasi. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan kondisi eksternal, tetapi harus disertai upaya nyata dari seluruh pemangku kebijakan daerah.

“Masih ada kabupaten dan kota yang hanya berharap pada anugerah Tuhan tanpa diiringi usaha maksimal. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Tomsi dalam rapat tersebut.

Tomsi juga memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, yang menunjukkan bahwa beberapa provinsi masih mencatat angka inflasi tinggi, antara lain Sumatera Utara (5,32%), Riau (5,08%), Aceh (4,45%), Sumatera Barat (4,22%), dan Sulawesi Tengah (3,88%).

Selain itu, terdapat pula sejumlah kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi seperti Kota Pematang Siantar (5,84%), Gunungsitoli (5,50%), Padangsidimpuan (5,37%), Dumai (4,94%), dan Baubau (4,84%).

Tomsi menekankan bahwa seluruh pemerintah daerah harus berkomitmen menekan laju inflasi guna menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap positif. “Inflasi daerah harus kita tekan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rakor ini menjadi momentum bagi Pemkab Cilacap dan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan ketersediaan bahan pokok, serta meningkatkan efektivitas program pengendalian inflasi agar tetap sejalan dengan target nasional.