BKPSDM Cilacap Gelar Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2025

NYALANUSANTARA, Cilacap— Dalam upaya meningkatkan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) di bidang keuangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025, Senin (6/10/2025), bertempat di Aula Diklat Praja Kabupaten Cilacap. 

Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono.

Kepala BKPSDM Cilacap, Bayu Prahara, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Sebanyak 30 ASN pengelola keuangan mengikuti kegiatan ini, terdiri dari satu orang dari Sekretariat Daerah, 12 orang dari Dinas Daerah, 5 orang dari Badan Daerah, dan 12 orang dari Kecamatan.

Pelatihan berlangsung selama lima hari, mulai 6 hingga 10 Oktober 2025, dengan metode klasikal selama 44 jam pelajaran. “Semoga pelatihan ini dapat melahirkan ASN pengelola keuangan yang profesional dan kompeten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Bayu.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono menegaskan bahwa pelatihan ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance dan clean governance. Program ini juga mendukung visi pembangunan Kabupaten Cilacap yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Sadmoko berpesan agar seluruh peserta menjaga integritas, bekerja dengan kejujuran, serta membangun budaya kerja yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik. “ASN harus menjadi teladan dan motor penggerak perubahan. Anda semua adalah generasi penerus kami. Jadilah ASN yang lebih baik, pegang teguh nilai Becus dan Tatag sebagai tuntunan moral dalam bekerja,” tegasnya.

Pelatihan teknis ini diharapkan menjadi momentum penting bagi para pengelola keuangan daerah untuk memperkuat kompetensi, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional dan melayani. Dengan peningkatan kapasitas ASN, pemerintah daerah optimistis mampu memperkuat sistem keuangan daerah yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
 

Editor: Redaksi