Bahas Rencana Peresmian Posbankum, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Temui Sekda Jawa Tengah

NYALANUSANTARA, Semarang – Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo, melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, Rabu (05/11). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Heni hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi Setyawan dan beberapa jajarannya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Kanwil Kemenkum Jateng dalam menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam menyukseskan rencana peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Jawa Tengah oleh Menteri Hukum RI.

Sebagai pembuka, Heni menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembentukan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan. Saat ini, ungkap Heni, hampir seluruh wilayah telah memiliki Posbankum aktif, menyisakan 21 desa yang sedang dalam tahap akhir pembentukan.

Ia optimistis, dalam waktu dua hari ke depan, seluruh proses dapat dituntaskan sehingga capaian 100 persen desa dan kelurahan memiliki Posbankum dapat segera terwujud.

Menurut Heni, tuntasnya pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kehadiran Posbankum merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Melalui Posbankum, warga di tingkat desa dapat memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara gratis, dengan melibatkan organisasi bantuan hukum (OBH) dan perangkat dengan yang telah terkualifikasi.

“Negara harus memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap keadilan," ujar Heni.

"Posbankum ini adalah pintu pertama agar masyarakat tidak buta hukum, tidak takut mencari keadilan, dan merasa dilindungi oleh negara,” sambungnya.

Editor: Holy