Pendapatan PBB-P2 Capai 85% dari Target, Bupati Cilacap Ingatkan Tantangan Anggaran 2026

NYALANUSANTARA, Cilacap– Realisasi pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cilacap hingga 30 September 2025 tercatat sebesar 85 persen, atau sekitar Rp141 miliar, dari target Rp160 miliar. Meskipun demikian, capaian ini terjadi di tengah tekanan fiskal yang semakin berat, menyusul prediksi penurunan dana transfer ke daerah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diperkirakan berkurang hingga Rp393 miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, pada acara Gebyar Doorprize PBB-P2 2025 di Aula BPKAD Cilacap, Selasa 18 November 2025. 

Acara yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat ini sekaligus menjadi momen bagi pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak PBB-P2 melalui undian hadiah.

Syamsul memaparkan bahwa APBD 2025 yang sebesar Rp3,8 triliun masih didominasi oleh dana transfer umum yang mencapai Rp2,8 triliun. Dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar Rp1,02 triliun, sekitar Rp460 miliar di antaranya berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola oleh dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 38 puskesmas. 

“Sisanya, sekitar Rp540 miliar, harus dibagi untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar Rp200 miliar, dan hanya Rp300 miliar yang tersisa untuk pembangunan,” ujarnya.

Dengan alokasi anggaran pembangunan yang terbatas, Syamsul memberikan contoh bahwa untuk perbaikan jalan saja, dibutuhkan sekitar Rp800 miliar per tahun, namun anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp300 miliar. “Itu pun masih harus dibagi untuk sektor lain,” kata Syamsul.

Selain itu, pemangkasan anggaran tahun ini kembali terjadi, dengan pengurangan sekitar Rp86 miliar pada pos-pos tertentu. Pemerintah daerah juga melakukan efisiensi melalui pengurangan belanja makan minum, perjalanan dinas, dan pos non-prioritas lainnya. Namun, Syamsul menegaskan bahwa Pemkab Cilacap tetap akan memprioritaskan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

"Walaupun penyusunan anggaran 2026 sangat berat, kami tetap memastikan program-program yang berpihak pada masyarakat tidak terhenti. Infrastruktur akan tetap kami optimalkan, begitu pula dengan sektor pendidikan, termasuk pemenuhan kebutuhan guru," tegas Syamsul.

Syamsul menambahkan bahwa meskipun dana transfer pusat mengalami pengurangan, kemungkinan dana tersebut akan dialihkan melalui skema lain di kementerian, seperti instruksi presiden atau program sektoral. “Namun, itu akan diperebutkan oleh 514 kabupaten/kota. Kami akan terus berusaha agar Cilacap tidak tertinggal,” ujar Bupati.

Di sisi lain, mandatory spending dari dana transfer daerah diperkirakan masih minus sekitar Rp50 miliar. Selain itu, dana desa yang pada tahun ini mencapai Rp325 miliar diperkirakan akan turun menjadi sekitar Rp280 miliar pada 2026.