Regional

Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana yang Baru

  • Dani
  • 06 Januari 2026
Reformasi Hukum Indonesia Melalui Tiga Aturan Hukum Pidana yang Baru

Aturan baru yang ketiga adalah UU tentang Penyesuaian Pidana. Menurut Menkum, penyesuaian pidana perlu dilakukan bertepatan dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru. Penyesuaian pidana dilakukan pada Undang-Undang sektoral di luar KUHP, peraturan daerah, beberapa pasal dalam KUHP.

“Isu krusial dalam penyesuaian pidana adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian dilakukan juga penyesuaian dalam pidana mati untuk memastikan seluruh pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan,” ucap Supratman.

Supratman mengatakan bahwa proses penyusunan ketiga aturan tersebut tidaklah mudah. Namun berkat kolaborasi dan partisipasi berbagai elemen masyarakat maka sejarah baru dapat tercipta dalam sistem hukum Indonesia.

“Kami telah melalui berbagai tahapan panjang sebelum pemberlakuan tiga aturan baru ini. Bahkan KUHP disosialisasikan selama tiga tahun dari 2023. Kami melakukan banyak sekali diskusi, FGD, sosialisasi, seminar, hingga uji publik bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, pakar hukum, pers, koalisi masyarakat sipil, juga lembaga negara terkait. Harapan kami adalah hukum Indonesia semakin adil dan dapat menjawab kebutuhan perkembangan zaman,” tutup Supratman.


Editor: Holy
Tags:

Komentar

Baca Lainnya

Terkini