TKD Secara Signifikan Dipotong, Pemkab Cilacap Hadapi Tantangan Fiskal dalam Penyusunan RKPD 2027

TKD Secara Signifikan Dipotong, Pemkab Cilacap Hadapi Tantangan Fiskal dalam Penyusunan RKPD 2027

NYALANUSANTARA, Cilacap– Pemerintah Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 akibat pemotongan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penurunan anggaran ini memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan prioritas pembangunan, yang menjadi sorotan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Cilacap yang digelar pada Rabu, 7 Januari 2026.

Forum tersebut dihadiri oleh Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat, Kepala Bappeda Imam Jauhari, Kepala BPKAD Sapta Giri Putra, serta Kepala OPD dan stakeholder lainnya.

Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman mengungkapkan bahwa dampak dari pemotongan TKD sudah mulai dirasakan sejak tahun anggaran 2026. Setelah anggaran berkurang Rp 86 miliar pada 2025, Cilacap kembali menghadapi pemotongan sebesar Rp 393 miliar pada 2026.

“Saat ini kita sedang menjalankan APBD 2026, dan tantangannya luar biasa. Pemotongan TKD ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Pemkab Cilacap. Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat,” ujar Syamsul.

Ia mengakui bahwa kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk menunda sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur, yang menurutnya masih menjadi prioritas utama.

“Sekitar 70 persen masyarakat masih menghendaki peningkatan infrastruktur. Karena itu, meskipun dalam keterbatasan, kita tetap akan mengoptimalkan sektor ini,” kata Syamsul.

Selain dampak pemotongan anggaran, Pemkab Cilacap juga tengah melakukan pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta meminimalkan potensi temuan di masa depan.


Editor: Redaksi

Terkait

Komentar

Terkini