TKD Secara Signifikan Dipotong, Pemkab Cilacap Hadapi Tantangan Fiskal dalam Penyusunan RKPD 2027

NYALANUSANTARA, Cilacap– Pemerintah Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 akibat pemotongan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penurunan anggaran ini memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan prioritas pembangunan, yang menjadi sorotan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Cilacap yang digelar pada Rabu, 7 Januari 2026.

Forum tersebut dihadiri oleh Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat, Kepala Bappeda Imam Jauhari, Kepala BPKAD Sapta Giri Putra, serta Kepala OPD dan stakeholder lainnya.

Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman mengungkapkan bahwa dampak dari pemotongan TKD sudah mulai dirasakan sejak tahun anggaran 2026. Setelah anggaran berkurang Rp 86 miliar pada 2025, Cilacap kembali menghadapi pemotongan sebesar Rp 393 miliar pada 2026.

“Saat ini kita sedang menjalankan APBD 2026, dan tantangannya luar biasa. Pemotongan TKD ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Pemkab Cilacap. Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat,” ujar Syamsul.

Ia mengakui bahwa kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk menunda sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur, yang menurutnya masih menjadi prioritas utama.

“Sekitar 70 persen masyarakat masih menghendaki peningkatan infrastruktur. Karena itu, meskipun dalam keterbatasan, kita tetap akan mengoptimalkan sektor ini,” kata Syamsul.

Selain dampak pemotongan anggaran, Pemkab Cilacap juga tengah melakukan pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta meminimalkan potensi temuan di masa depan.

“Kami sedang memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Ada beberapa program yang terkena efisiensi, namun ini harus dilakukan agar ke depan lebih tertib dan akuntabel,” tambah Syamsul.

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang berfokus pada penguatan ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa prioritas utama yang diusung antara lain hilirisasi produk unggulan, penguatan UMKM dan koperasi, pengembangan desa wisata, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kepala BPKAD Cilacap, Sapta Giri Putra, menjelaskan bahwa postur APBD 2026 menunjukkan kondisi defisit sebesar Rp 121,37 miliar, dengan ketergantungan pendapatan transfer yang masih mencapai 68,57 persen. Untuk tahun 2027, tantangan fiskal diperkirakan akan semakin berat, dengan proyeksi penurunan pendapatan daerah dari Rp 3,46 triliun menjadi Rp 2,80 triliun, serta potensi defisit yang melebar hingga Rp 234,6 miliar.

“Tekanan terbesar berasal dari penurunan pendapatan transfer. Ini menuntut kita lebih efisien dalam belanja dan lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah,” ujar Sapta.

Sapta juga mengingatkan risiko sanksi fiskal apabila ketentuan belanja wajib seperti infrastruktur dan belanja pegawai tidak dapat dipenuhi sesuai regulasi terbaru.

Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap, Imam Jauhari, menyampaikan bahwa RKPD 2027 disusun dengan fokus pada pengembangan potensi ekonomi dan penguatan kemandirian daerah. Meskipun kondisi makro daerah relatif stabil, ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pembangunan di 2027 akan diarahkan untuk peningkatan daya saing ekonomi daerah, kualitas SDM, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan keterbatasan fiskal dengan aspirasi masyarakat dan DPRD. Meskipun menghadapi tekanan anggaran yang ketat, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga arah pembangunan Kabupaten Cilacap agar tetap berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.