Regional

Longsor Dominasi Bencana 2025, DPRD Kota Semarang Desak Evaluasi Infrastruktur Rawan

Dani
08 Januari 2026

NYALANUSANTARA, Semarang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang merilis data yang menunjukkan bahwa tanah longsor menjadi jenis bencana paling dominan sepanjang tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota untuk memperkuat aspek mitigasi dalam pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, menilai tingginya frekuensi bencana ini harus menjadi alarm peringatan bagi pemerintah kota. Ia menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, khususnya di wilayah rawan bencana, memerlukan perhatian ekstra.

"Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana di Kota Semarang masih cukup tinggi. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhatikan aspek mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat, terutama di kawasan perbukitan," ujar Agus, Kamis (8/1).

Berdasarkan laporan BPBD, kejadian longsor banyak terkonsentrasi di wilayah perbukitan yang masuk zona merah atau rawan bencana, meliputi Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Ngaliyan, hingga Gunungpati.

Selain longsor, Agus juga menyoroti tingginya kasus rumah roboh yang menempati posisi kedua dalam daftar bencana tahun 2025. Tercatat ada 79 kejadian rumah roboh, di mana 27 di antaranya disebabkan oleh pohon tumbang, sementara sisanya dipicu cuaca ekstrem dan kondisi bangunan.

Menurut Agus, keberadaan infrastruktur penunjang keselamatan lingkungan tidak boleh diabaikan.

"Keberadaan talud, sistem drainase yang lancar, penguatan lereng, serta penataan vegetasi harus dipastikan berfungsi dengan baik. Ini adalah kunci untuk mengurangi potensi longsor dan pohon tumbang yang membahayakan warga," tegasnya.