Pemkab Magelang dan Kejari Evaluasi 10 Paket Pengadaan Strategis 2025

NYALANUSANTARA, Mungkid- Pemerintah Kabupaten Magelang bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang menggelar Exit Meeting Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025 di Ruang Cemerlang, Kantor Setda Kabupaten Magelang, Senin, 12 Januari 2026. Pertemuan itu digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 paket kegiatan strategis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Wakil Bupati Magelang Sahid membuka rapat dengan mengapresiasi dukungan Kejari dan kerja OPD selama pendampingan pelaksanaan paket strategis. “Exit meeting ini menjadi momentum untuk mengevaluasi dan merefleksikan pelaksanaan kerja bersama, sekaligus menggali pelajaran berharga dalam mengelola paket pembangunan strategis,” ujarnya.

Sahid menjelaskan, pelaksanaan paket strategis 2025 mengacu pada ketentuan pencegahan korupsi daerah, termasuk rujukan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah 2025 serta surat keputusan Bupati Magelang terkait penetapan paket strategis. Total nilai 10 paket yang dievaluasi disebut lebih dari Rp37 miliar, mencakup renovasi gedung RSUD, pembangunan fasilitas kesehatan dan olahraga, rehabilitasi jembatan, hingga penyediaan perlengkapan lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Menurut Sahid, pemerintah daerah juga melakukan sejumlah langkah pengawasan, antara lain reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan probity audit oleh Inspektorat, reviu kontrak oleh Bagian Hukum, monitoring lapangan, serta penerbitan surat peringatan kepada penyedia jasa yang mengalami keterlambatan.

Hasil evaluasi menyebut seluruh paket strategis terselesaikan 100 persen. Namun demikian, dua proyek konstruksi dilaporkan mengalami keterlambatan penyelesaian, yaitu renovasi bangunan RSUD Muntilan dan pembangunan Gedung Rawat Inap Standar KRIS di RSCU.

Dalam forum tersebut, Pemkab Magelang juga mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan berikutnya. Di antaranya, tender dini belum terlaksana sesuai amanat MCSP KPK RI, konsolidasi pengadaan antar-OPD dinilai belum optimal, serta perencanaan pengadaan pada tahun sebelumnya masih lemah sehingga berdampak pada pelaksanaan di tahun berjalan. “Kami berharap exit meeting ini menjadi pijakan untuk perbaikan. Hambatan dan peluang harus diolah menjadi rekomendasi nyata untuk pelaksanaan tahun berikutnya,” tegas Sahid.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang Muhammad Edi Susilo turut mengapresiasi kerja sama lintas lembaga yang berjalan selama pelaksanaan paket strategis. Ia menekankan perlunya koordinasi lebih kuat antar-OPD serta peningkatan kualitas pekerjaan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. “Fokus kita adalah memperbaiki proses dan memastikan pembangunan berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Robin Abdi Ketaren memaparkan hasil pengamanan dan pengamatan yang dilakukan tim terhadap sejumlah proyek strategis. Beberapa proyek yang disebut mendapat fokus pengamanan antara lain penguatan dan pembangunan fasilitas Kantor Kejaksaan Negeri Magelang, pembangunan Jembatan Saldrang (Giritengah–Girigunung), pekerjaan pada kaki jembatan Mranggensari serta peningkatan ruas jalan Mranggen–Polengan, dan peningkatan LPJU di wilayah Polengan, Ranggung Lek, serta Ranggung Bersuat.

Dari hasil monitoring, Kejari mencatat beberapa kendala di lapangan, seperti akses jalan sempit, parkir liar yang menghambat mobilisasi alat, medan proyek yang menantang, hingga koordinasi awal yang dinilai belum optimal antara konsultan perencana, pengawas, dan pengguna jasa. Robin mendorong perbaikan koordinasi dan perhatian pada perawatan bangunan, serta percepatan pengerjaan proyek yang berada pada jalur utama masyarakat. “Kami mendorong agar tahun depan koordinasi diperkuat, perawatan bangunan diperhatikan, dan proyek pada jalur utama masyarakat dipercepat pengerjaannya,” ujarnya.

Pemkab Magelang, DPRD, dan Kejari menyepakati bahwa pelaksanaan proyek strategis perlu terus disempurnakan, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca, kondisi lapangan, serta koordinasi teknis lintas pihak. Robin menambahkan harapannya agar pelaksanaan program 2026 dapat berjalan lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
 

Editor: Redaksi