Joko Parwoto Buka Musyawarah Kerja PMI Kab Gunungkidul 2026

NYALANUSANTARA, Gunungkidul– Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, yang juga Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunungkidul, secara resmi membuka Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 di Aula Markas PMI Gunungkidul, Rabu, 14 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan organisasi dan evaluasi kinerja PMI pada tahun 2026.

Ketua PMI Kabupaten Gunungkidul, Sunyoto, menjelaskan bahwa Musyawarah Kerja ini bukan hanya agenda administratif, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas organisasi dalam menghadapi tantangan geografis dan perubahan iklim yang dihadapi Gunungkidul. “Musyawarah kerja ini difokuskan pada penguatan kesiapsiagaan bencana serta peningkatan layanan kemanusiaan, seperti donor darah dan pendampingan sosial,” ujar Sunyoto.

Selain itu, Sunyoto juga mengapresiasi profesionalisme relawan PMI Gunungkidul yang telah terbukti dalam berbagai misi kemanusiaan, baik di tingkat lokal maupun luar daerah, seperti Aceh dan Sumatera. Melalui forum ini, PMI berkomitmen untuk mengelola amanah publik secara transparan dan akuntabel demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Bupati Joko Parwoto, dalam arahannya, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pengurus, anggota, dan relawan PMI Gunungkidul sepanjang tahun 2025. Ia menilai PMI Gunungkidul berhasil menjalankan peran strategis dalam pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, serta pemenuhan kebutuhan darah masyarakat. Khususnya, Joko Parwoto memberikan apresiasi atas kecepatan respons PMI dalam penanganan bencana kekeringan dan hidrometeorologi yang terjadi di wilayah tersebut.

Meski demikian, Joko Parwoto menekankan pentingnya evaluasi untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tahun 2026, seperti perubahan iklim, meningkatnya potensi bencana, serta dinamika sosial dan kesehatan masyarakat. Ia berharap melalui Musyawarah Kerja ini, dapat dihasilkan program kerja yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi peningkatan kapasitas PMI serta kesejahteraan masyarakat.

"Sinergi dengan pemangku kepentingan, perangkat daerah, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan harus diperkuat. Kami juga akan mendukung peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan dan pembekalan berkelanjutan dengan mengutamakan keselamatan," tegas Joko Parwoto.

Sementara itu, Ketua PMI DIY Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dalam sambutannya menyoroti pentingnya profesionalisme, transparansi keuangan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PMI. Ia juga mengapresiasi keberhasilan PMI Gunungkidul dalam melakukan penggalangan dana secara mandiri tanpa bergantung pada APBD.