Ancaman AS ke Iran Usai Tolak Negosiasi, Gus Hilmy Minta RI Tidak Terjebak Perangkap Politik Trump

NYALANUSANTARA, Yogyakarta- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr H Hilmy Muhammad, MA, menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran karena menolak negosiasi, sebagai bentuk politik luar negeri agresif yang menutup kegagalan internal Amerika sendiri.

Menurut Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut, Trump mengubah bahasa demokrasi dan hak asasi manusia menjadi alat intimidasi. Nilai dijadikan slogan. Kekerasan dijadikan metode. Amerika, kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini, justru sedang berada dalam kondisi rapuh. Polarisasi politik ekstrem, kekerasan senjata, krisis narkoba, dan kesenjangan ekonomi memburuk.

“Ini bukan kepemimpinan global. Ini pelarian. Trump menutup kegagalan domestik dengan ancaman ke luar negeri. Negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu memilih musuh eksternal," sebutnya. 

"Cara ini tua, berbahaya, dan keterlaluan. Di sisi lain, rencana penyerangan sepihak yang dilakukan Amerika ke Iran kian memperjelas ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)," kata Anggota Komite II DPD RI itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/01/2026).

Dalam banyak kasus besar, lanjut Gus Hilmy, PBB gagal memainkan peran strategis. Konflik Gaza, perang Ukraina, penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga berbagai intervensi militer menunjukkan lembaga itu semakin kehilangan relevansi. 

“Ketika perang dan penculikan kepala negara bisa terjadi tanpa konsekuensi internasional, itu tanda sistem alarm global sudah rusak. PBB tidak lagi menjadi penengah, hanya penonton, hanya simbol. Tidak lagi menjadi penjamin keadilan global," bebernya. 

"Nyata- nyata PBB sudah tidak relevan sama sekali. Dunia butuh arsitektur perdamaian baru yang lebih segar dan tidak dikuasai segelintir negara kuat,” tegas Senator Indonesia asal D.I. Yogyakarta tersebut.

Situasi ini, menurut Gus Hilmy, berbahaya bagi negara berkembang. Dunia bergerak menuju politik blok yang kasar, di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu tunggal. Negara-negara kecil dan menengah hanya dijadikan alat legitimasi.

Dalam konteks Gaza, Gus Hilmy menyampaikan kritik keras terhadap inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika tanpa struktur multilateral yang adil.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam skema seperti itu berisiko merusak posisi moral Indonesia selama ini.